Realokasi Anggaran Covid-19 yang Lamban dan Penuh Akrobat

·
Realokasi Anggaran Covid-19 yang Lamban dan Penuh Akrobat
Foto bersama putugas Puskesmas Kembang Tanjong bersama personil TNI/Polri usai penyemprotan disifektan, Selasa, 31 Maret 2020. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Nelangsa petugas kesehatan di Puskesmas di tengah ODP yang kian bertambah dan akrobat sumbangan gaji serta sumbangan perjalanan dinas.

sinarpidie.co--Seorang pria dalam setelan jas hujan, sepatu boot, sarung tangan, kacamata, dan masker, memikul tangki disifektan di Puskesmas Kembang Tanjong, Pidie, Selasa, 31 Maret 2020. Tangannya memegang alat penyemprot disinfektan, lalu ia mengelilingi pekarangan dan setiap ruang di Pukesmas Kembang Tanjong.

Hanya butuh waktu kurang lebih 15 menit bagi pria tesebut untuk melakukan tugasnya itu. Usai melakukan penyemprotan, ia berdiri bersama petugas kesehatan di Puskesmas Kembang Tanjong, polisi, dan tentara untuk berpose bersama.

Kepala Pukesmas Kembang Tanjong Amir Hamzah MKes dan stafnya baru saja pulang melakukan sosialisasi Covid-19 kepada masyarakat, khususnya tentang karantina mandiri, di Gampong Pasi Lhok, Kecamatan Kembang Tanjong.

Para warga yang baru pulang dari luar daerah atau dari luar negeri, kata Amir Hamzah, tak perlu melapor pada Pukesmas. “Cukup melapor pada keuchik gampong setempat dan langsung melakukan karantina mandiri selama 14 hari,“ kata Amir Hamzah, Selasa, 31 Maret 2020.

Data Pukesmas Kembang Tanjong, yang dihimpun dari bidan desa, setidaknya terdapat 72 warga yang baru pulang dari luar daerah atau Orang dalam Pemantauan (ODP) di Kecamatan Kembang Tanjong.  “Bidan desa memantau melalui telepon. Jika ada yang sakit, para ODP bisa menghubungi Bides. Selanjutnya Bides melapor pada kami.”

Meski di Kembang Tanjong memiliki 72 ODP yang sedang melakukan karantika mandiri, kata Amir, pihaknya tidak memiliki alat pelindung diri atau APD sehingga jika menemukan gejala Covid-19 pada warga yang datang memeriksakan diri ke puskesmas yang memiliki tiga dokter umum dan satu dokter gigi ini, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Pidie.

“Kami tak punya masker N-95, apalagi baju hamzat. Masker bedah saja satu orang hanya boleh ambil satu masker setiap hari meskipun dinasnya pagi dan sore,” kata Amir.

Baca juga:

Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07 Menkes/215/2020 tentang pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid- 19 tahun Anggaran 2020 mengatur bahwa DAK Kesehatan regular sub bidang pelayanan rujukan, dan DAK Kesehatan penugasan sub bidang pengendalian penyakit serta DAK penugasan sub bidang rumah sakit rujukan dapat direalokasi atau refocussing untuk penanganan Covid-19. DAK Non-Fisik Kesehatan Dana Bantuan Operasional (BOK) Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas juga dapat digunakan untuk kegiatan surveilans COVID- 19.

Pagu anggaran DAK Penugasan sub bidang pengendalian penyakit Pidie tahun anggaran 2020 ialah Rp 1.643.855.000, dan alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pidie pada tahun anggaran 2020 berjumlah Rp 24.357.801.000.

Menu kegiatan DAK Penugasan sub bidang pengendalian penyakit tahun anggaran 2020 yang dapat direfocussing untuk penanganan Covid-19 ialah pengadaan peralatan P2P dan STBM, seperti box, infectious sample transport, UN28 14, backpack sprayer, dan decontamination station portable. Kemudian peralatan BHP P2P, yakni virus transport media (VTM).

Kepala Dinas Kesehatan Pidie Efendi SSos MKes mengatakan saat ini pihaknya masih menyortir sejumlah kegiatan yang akan direvisi untuk dialihkan pada penanganan Covid-19. “Kita akan ubah sesuai dengan menu yang diberikan oleh Kemenkes. Besok saya akan duduk dengan kabid-kabid yang membidangi hal itu,” kata Efendi, Senin, 30 Maret 2020 kemarin.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr Hanif mengatakan dari 23 dinas kesehatan kabupaten dan kota di Aceh, tiga rumah sakit milik Pemerintah Aceh, dan 24 rumah sakit milik pemerintah kabupaten dan kota di Aceh, baru RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh yang mengusulkan rekomendasi realokasi DAK Fisik Regular Bidang Kesehatan sub bidang pelayanan rujukan untuk penangan Covid-19.

Kewenangan Dinas Kesehatan Aceh, kata dr Hanif, hanya mengkoordinir usulan dari 23 dinas kesehatan kabupaten dan kota di Aceh, 24 rumah sakit milik pemerintah kabupaten atau kota, dan tiga rumah sakit milik Pemerintah Aceh. “Terkait revisi, kita tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi mereka,” kata dia, Selasa, 31 Maret 2020.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengatur Pemerintah Daerah dapat melakukan refocussing dan realokasi anggaran untuk dipergunakan pada pananganan Covid-19, selain DAK Kesehatan, adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Intensif Daerah (DID).

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muhammad Ridha SSos MSi mengatakan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 masih dalam proses sortir kegiatan. “Tidak mungkin hanya mengandalkan dana tak terduga Rp 5,2 miliar. Kita sudah sortir semua belanja operasional yang tidak penting dan tidak prioritas untuk kita alihkan pada penanganan Covid-19,” kata Muhammad Ridha, Sabtu, 28 Maret 2020 lalu.

Realakosi anggaran, kata dia, dilakukan pada kegiatan-kegiatan keramaian seperti rapat dan pelatihan, perjalanan dinas, belanja BBM, dan sejumlah belanja modal selama dua hingga empat bulan masa penanganan Covid-19 ini yang tidak memungkinkan lagi untuk direalisasikan. “Anggaran perjalanan dinas dirasionalkan. Untuk belanja hibah dan bansos akan kita coba direalokasikan. Kita coba bicarakan dengan DPR," kata Ridha.

Akrobat salah tempat

Dalam rapat antara DPRK Pidie dan Tim Gugus Tugas Penaggulangan Covid-19, Selasa, 31 Maret 2020 di gedung DPR kabupaten setempat, DPRK Pidie mengklaim mengalihkan Rp 739 juta anggaran perjalanan dinas anggota DPR untuk penanganan Covid-19, dari total sekira Rp 7,7 miliar anggaran perjalanan dinas pada tahun anggaran 2020.

“Satu kali jatah perjalanan dinas 40 anggota DPRK Pidie dialihkan untuk dana penanganan Covid-19 di Pidie. Jumlah jatah SPPD untuk 40 anggota DPRK Pidie dalam setahun sebanyak enam kali, dan dua kali di antaranya sudah terealisasi. Tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRK Pidie Rp 5,3 miliar dan tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRK Pidie Rp 5 miliar tidak dialihkan untuk penanganan Covid-19,” kata Sekretaris Dewan Drs Sayuti MM, Selasa 31 Maret 2020.

Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tetap merujuk Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaanbarang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Selain itu, LKPP juga mengeluarkan surat edaran Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya melalui anggaran belanja tak terduga yang nanti akan diusulkan dalam APBD-P. Dengan kata lain, penambahan dana untuk Covid-19 pada pos dana tak terduga dilakukan melalui anggaran mendahului pada APBK-P 2020.

Selain itu, adapun sumber anggaran yang ditekankan untuk dilakukan refocussing dan realokasi, selain DAK Fisik Kesehatan, adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Intensif Daerah (DID). []

Reporter: Candra Saymima, Diky Zulkarnen

Loading...