Realisasi PAD Pemkab Pijay per Juli 66,21 persen

·
Realisasi PAD Pemkab Pijay per Juli 66,21 persen
Gedung beku terintegrasi atau cold storage di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Meureudu. Dok. sinarpidie.co.

sinarpidie.co - Hingga Juli 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya telah terealisasi sebesar Rp 51,5 miliar atau 66,21 persen dari Rp 77,8 miliar yang ditargetkan tahun ini. Tiga SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya dengan realisasi PAD di bawah 20 persen hingga Juli 2020, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup Pidie Jaya, dari target Rp 315 juta yang ditetapkan, hingga Juli 2020, baru terealisasi Rp 46,9 juta atau 14 persen. 

Kemudian, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie Jaya, dari  target PAD Rp 130 juta, per Juli 2020, terealisasi Rp 22,7 juta atau 17,42 persen. Pada DKP Pidie Jaya ini terdapat 12 sumber PAD yang terdiri dari penyewaan pengepakan PPI Meureudu, sewa kios PPI Meureudu dan Pante Raja, penyewaan eksavator, dan sewa gedung cold storage PPI Meureudu. Selain itu, retribusi tempat parkir khusus pada DKP Pidie Jaya hingga Juli juga nihil meski tahun ini ditargetkan terealisasi Rp 3,8 juta.

Maraknya ruko yang dibangun secara serampangan di Pidie Jaya, misalnya, ruko di sepanjang persimpangan Jalan Layang Meureudu, yang saat ini tengah dibangun meski tak mengantongi IMB, berbanding lurus dengan realisasi PAD di Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pidie Jaya tahun ini menarget PAD senilai Rp 225 juta. Hingga Juli 2020, PAD yang bersumber dari IMB baru terealisasi sebesar Rp 43.975.000.

"Data ini hanya bersifat sementara. Besar kemungkinan realisasi PAD semakin bertambah sampai akhir tahun," kata Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie Jaya, Safrizal, Senin, 24 Agustus 2020. “Untuk sementara hanya RSUD paling besar memperoleh pendapatan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan atau JKN dan Jasa Raharja. Dari target pendapatan sebesar Rp 43.500.000.000, retribusi pelayanan kesehatan JKN dan Jasa Raharja yang telah terealisasi di RSUD Pidie Jaya sebesar Rp 32.626.562.900.“

Baca juga:

Kendati demikan, terhitung sejak Januari hingga Agustus jasa medis pada tenaga kesehatan di rumah sakit umum pemerintah tersebut tak kunjung dibayarkan.

"Dari pembayaran dari Januari hingga Juli, yang sedang dimasukkan dalam rumus untuk bulan Januari karena yang sudah lengkap untuk Januari," kata Direktur RSUD Pidie Jaya dr Fajriman, Senin, 10 Agustus 2020 lalu. "Ini tidak bisa kita bagi asal-asalan. Harus ada Perbupnya. Mesti diatur dulu, siapa dapat berapa dan lain sebagainya." []

Loading...