Realisasi PAD Disparpora Pidie Hanya Rp 350 Ribu

·
Realisasi PAD Disparpora Pidie Hanya Rp 350 Ribu
Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Pidie Tahun Anggaran 2020 dan Pembentukan Pansus LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Tahun Anggaran 2020, Senin, 31 Mei 2021 di Gedung DPRK Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) aset untuk menelusuri penyebab seretnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie setiap tahun.

Hal itu terungkap di dalam Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Pidie Tahun Anggaran 2020 dan Pembentukan Pansus LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemkab Pidie Tahun Anggaran 2020, Senin, 31 Mei 2021 di Gedung DPRK Pidie.

“Pansus aset akan segera dibentuk untuk mendata aset yang bergerak maupun asset tidak bergerak,” kata Muhammad, anggota DPRK Pidie dari Fraksi Partai Aceh, saat membacakan Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Pidie Tahun Anggaran 2020 dan Pembentukan Pansus LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemkab Pidie Tahun Anggaran 2020.

Pansus I  hingga  Pansus V DPRK Pidie, dalam rekomendasi tersebut, menyebutkan sejumlah SKPK yang tidak memenuhi target pada 2020, antara lain PAD di Dinas Kesehatan, dari target yang tetapkan sebesar Rp 35.954.633.718 tapi terealisasi sebesar Rp 27.061.895.099 atau hanya 75,27 persen. Selanjutnya, dari Rp 109.733.521.996 target PAD di RSUD Teungku Chik Ditiro Sigli, yang mampu direalisasikan rumah sakit yang telah berstatus BLUD ini adalah Rp 105.010.713.759 atau 95,7 persen, dan target PAD RSUD Teungku Abdullah Syafi’i Beureunuen adalah Rp 54.109.938.000 tapi yang terealisasi Rp 48.718.156.018 atau 90 persen.

Kemudian, PAD di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang ditargetkan pada 2020 senilai Rp 613.200.000 tapi yang terealisasi adalah Rp 505.806.887 atau 82,49 persen, dan target PAD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang ditetapkan pada 2020 adalah Rp 2.628.493.800 tapi yang terealisasi Rp 1.628.883.500 atau 61,97 persen.

Realisasi PAD pada SKPK di lingkungan Pemkab Pidie berikut ini cukup anjlok: target PAD di Dinas Pertanian dan Pangan Pidie pada 2020 adalah Rp 802.440.000 tapi yang terealisasi hanya Rp 440.122.000 atau sebesar 54,85 persen, dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga hanya mampu merealisasikan PAD 5,83 persen dari target PAD yang ditetapkan senilai Rp 6.000.000 atau hanya terealisasi Rp 350.000. PAD yang anjlok selanjutnya adalah PAD pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada 2020, SKPK ini merealisasikan PAD 26,02 persen atau Rp 9.900.000 dari target PAD sebesar Rp 38.050.000.

Adapun yang menjadi objek retribusi daerah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga adalah sewa lapangan sepak bola Kuta Asan atau Blang Paseh dan sewa GOR Alun-alun Kota Sigli.

Pansus I hingga Pansus V DPRK Pidie menilai seretnya PAD yang terjadi tiap tahun karena masih lemahnya kinerja SKPK di lingkungan Pemkab Pidie dalam memenuhi kewajiban target PAD. “Berdasarkan data faktual, perbandingan realisasi PAD berada pada angka yang tidak signifikan dari target awal. SKPK perlu menginventarisir sumber PAD dari pos retribusi pemakaian kekayaan daerah secara faktual agar target PAD yang direncanakan dapat terpenuhi,” kata Muhammad. []

Loading...