Banner Stunting
Klik Tambang

Dana Desa di Pidie

Realisasi Dana Desa Tahap III Pidie masih Nol Persen, 3 Desa Terancam tak Bisa Cairkan Dana Sepeser pun

·
Realisasi Dana Desa Tahap III Pidie masih Nol Persen, 3 Desa Terancam tak Bisa Cairkan Dana Sepeser pun
Baliho penggunaan anggaran DD di Gampong Rumia, Kecamatan Indrajaya. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co--Realisasi keuangan Dana Desa (DD) di Pidie tahap II per 22 Oktober 2018 ialah 95 persen, sedangkan progres keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II 74 persen. Sementara itu, untuk tahap III masih nol persen.

Hal itu disampaikan oleh Kabid Pemerintahan Mukim dan Gampong pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie, Munandar SSTP, yang ditemui sinarpidie.co di ruang kerjanya Selasa, 23 Oktober 2018.

"Itu berdasarkan data yang kita rekap untuk berkas gampong yang diusul ke Dinas Pengelola Keuangan Kabupaten (DPKK) Pidie," kata dia.

Dia melanjutkan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK /07/2017  mengatur tentang tahapan penyaluran dana desa yang dibagi tiga tahap.

"Tahap pertama 20%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 40%. Nah, untuk tahap ketiga ada beberapa syarat yang harus diselesaikan dulu oleh pihak desa. Yang pertama laporan keuangan kegiatan tahap II minimal terserap 75% dan capaian output minimal 50 %," katanya.

Hingga penghujung Oktober 2018, terdapat tiga desa di Pidie yang belum mencairkan dana desa sepeser pun: Gampong Lingkok Busu, Kecamatan Mutiara; Gampong Jeumpa, Kecamatan Pidie, dan Gampong Alue, Kecamatan Pidie.

"Mereka ribut-ribut masalah internal sehingga berimbas tidak bisa memasukkannya berkas pencairan dana desa," kata dia lagi. "Kalau Gampong Lingkok Busu sekarang masalahnya sudah clear, dan saat ini sedang dalam pengurusan berkas untuk mengusulkan pencairan dana tahap pertama ke DPKK."

Sementara kondisi keuangan dan fisik tahun anggaran 2018 di Gampong Jeumpa dan Gampong Alue sampai saat ini masih stagnan.

"Nanti kalau memang tidak selesai juga tahun ini dalam waktu dua bulan lagi, maka uang mereka 100 persen akan jadi SILPA. Ke depan, alokasi dana untuk gampong-gampong tersebut akan dikurangi," tutupnya.

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan. Besaran ADD masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun adalah sepuluh persen dari DBH dan DAU yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2018, pencairan dana desa dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama paling cepat Januari dan paling lambat Minggu ketiga Juni 2018 sebesar 20 persen. Lalu, tahap kedua paling cepat pada Maret dan paling lambat minggu keempat Juni 2018 sebesar 40 persen. Dan terakhir tahap ketiga, paling cepat Juli 2018 sebesar 40 persen.

Baca juga:


Tahun ini, transfer Dana Desa Pemerintah Pusat untuk Pidie sebesar Rp 498 miliar, terjadi penurunan sebesar Rp 44 miliar dari transfer 2017 yang sebesar Rp 524 miliar. Adapun total keseluruhan setelah ditambah 10 persen dari ADD Kabupaten Pidie menjadi Rp 582 milliar. []

Komentar

Loading...