Ratusan Mahasiswa dan Buruh di Pidie Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di Gedung DPRK

·
Ratusan Mahasiswa dan Buruh di Pidie Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di Gedung DPRK
Salah satu peserta aksi Asya Saida Bakhtiar, 20 tahun, dalam orasinya mengatakan, kedatangan massa aksi ke gedung tersebut untuk meminta pimpinan dan anggota DPRK Pidie menandatangani tuntutan mereka yang tertuang dalam petisi di atas materai 6000. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co - Ratusan mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Pidie (AKSI) menggelar aksi tolak Omnibus Law di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie pada Kamis, 15 Oktober 2020 pagi. Massa semula berkumpul di depan Kampus PTI Al Hilal di Jalan Lingkar Keunire – Pidie, lalu melakukan long march ke Gedung DPRK Pidie.

Massa tiba di Gedung DPRK Pidie pada pukul 09.30 WIB. Mereka berorasi secara bergantian. Beberapa waktu kemudian, massa masuk ke dalam ruang rapat paripurna DPRK Pidie. Di dalam ruang rapat paripurna DPRK Pidie, massa juga silih berganti berorasi.

Salah satu peserta aksi Asya Saida Bakhtiar, 20 tahun, dalam orasinya mengatakan, kedatangan massa aksi ke gedung tersebut untuk meminta pimpinan dan anggota DPRK Pidie menandatangani tuntutan mereka yang tertuang dalam petisi di atas materai 6000. “Karena suara buruh adalah suara kami,” kata perempuan itu.

Perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Pidie, Syarifuddin, mengatakan banyak permasalahan buruh selama ini yang belum tuntas terselesaikan. Namun kini, ditambah lagi dengan UU baru yang bermasalah dan tidak memihak pada nasib buruh. “Pada intinya, kami melawan Omnibus Law. DPRK harus serius memperhatikan aspirasi buruh,” kata Syarifuddin.

Baca juga:

Massa aksi kemudian meminta para wakil rakyat di DPRK Pidie untuk menandatangani petisi menolak Omnibus Law.

Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail semula meminta waktu sepuluh menit guna bermusyawarah terlebih dahulu dengan tujuh fraksi di DPRK Pidie di ruang Banmus. Setelah rapat di ruang banmus selesai, akhirnya anggota legislatif dari Partai Aceh (PA) ini menandatangani petisi yang memuat lima poin, di antaranya mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perpu) UU Omnibus Law Ciptaker; mendesak pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten Pidie melalui DPRK Pidie untuk melakukan judicial review UU Omnibus Law Ciptaker; mendesak DPRK untuk menandatangi dan menyatakan sikap penolakan pengesahan UU Omnibus Law Ciptaker; mendesak DPRK, DPRA dan DPR RI Dapil Aceh memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh; mendesak DPRK, DPRA dan DPR RI untuk menjaga keddudukan kekhususan Aceh.

“Kami mendukung mahasiswa yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Kami sebagai wakil rakyat akan meneruskan aspirasi mahasiswa pada Presiden RI,” kata Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail.

Amatan sinarpidie.co, 25 anggota DRPK Pidie menerima massa di dalam ruang paripurna DPRK Pidie.  Aksi berakhir sekitar pukul 12.30 WIB. Aksi ini mendapat pengawalan dari personel kepolisian dari Polres Pidie.

Undang-Undang (UU) omnibus law Cipta Kerja, yang disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin, 5 Oktober 2020, mendapat penolakan dari elemen masyarakat sipil di seluruh pelosok Indonesia. []

Loading...