Rapat Pansus DPRK Pidie Terkait LHP LKPD Pemkab Pidie Digelar Tertutup

·
Rapat Pansus DPRK Pidie Terkait LHP LKPD Pemkab Pidie Digelar Tertutup
Ketua Pansus DPRK Pidie terkait Pengawasan LHP BPK, Teuku Saifullah TS, yang dijumpai wartawan di ruang Fraksi Partai Golkar DPRK Pidie, mengatakan pihaknya memanggil TAPK Pidie untuk dimintai keterangan terkait temuan dalam LHP LKPD Pemkab Pidie tahun anggaran 2020. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co - Rapat antara Panitia Khusus (Pansus) DPRK Pidie terkait Pengawasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Pidie di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) di Gedung DPRK Pidie, Senin, 7 Juni 2021, digelar tertutup.

Ketua Pansus DPRK Pidie terkait Pengawasan LHP BPK, Teuku Saifullah TS, yang dijumpai wartawan di ruang Fraksi Partai Golkar DPRK Pidie, mengatakan bahwa pihaknya memanggil TAPK Pemkab Pidie untuk dimintai keterangan dan penjelasan terkait temuan dalam LHP LKPD Pemkab Pidie tahun anggaran 2020.

“Banyak temuan kesalahan administrasi di sejumlah SKPK di lingkungan Pemkab Pidie di dalam LHP BPK. Akibatnya, sejumlah SKPK tersebut harus menyetor kerugian negara ke kas daerah,” kata T Saifullah, Senin, 7 Juni 2021. “Saat ini realisasi pengembalian kerugian negara yang sudah disetor kas daerah persentasenya 95 persen. Tinggal lima persen lagi yang belum disetor.”

Sejumlah temuan BPK dalam LHP LKPD Pemkab Pidie 2020, di antaranya, pengendalian dan pengawasan pekerjaan yang tidak cermat oleh kuasa pengguna anggaran (KPA), PPK, PPTK, dan pengawas lapangan; menyetorkan kembali dan mempertanggungjawabkan kelebihan biaya perjalanan dinas, dan tidak menganggarkan lagi tunjangan khusus untuk bupati dan wakil bupati karena tidak sesuai ketentuan. []

Loading...