Rantai Birokrasi yang Hancur Lebur Membuat Penyaluran Bansos Terhambat dan tak Tepat Sasaran

·
Rantai Birokrasi yang Hancur Lebur Membuat Penyaluran Bansos Terhambat dan tak Tepat Sasaran
Surianti, 49 tahun, warga Gampong Gle Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Pidie. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co—Surianti, 49 tahun, warga Gampong Gle Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Pidie, sedang membersihkan perkarangan rumahnya, Kamis, 30 April 2020. Tumpukan dedaunan dan rumput kering ia bakar didekat kamar mandi rumahnya, Kamar mandi itu terletak di depan rumah panggung berkonstruksi kayu dengan luas sekira 6 x 4 meter. Di bagian depan dalam rumah, ada sebuah TV tua seukuran 14 inci yang ditutupi kain. Di samping TV itu, tergeletak sebuah tong seukuran 30 x 60 cm yang digunakan sebagai tempat penyimpanan baju, dan sebuah karpet lusuh yang menutupi alas kayu rumah yang sudah keropos.

Bagian belakang di dalam rumah digunakan sebagai tempat tidur. Ada beberapa kasur lusuh di sana. Bagian belakang di dalam rumahnya itu tak berdinding. Dapur seluas 1 x 7 meter dengan lantai tanah dapat terlihat dari bagian belakang itu. Di dapur, terdapat sebuah kompor gas, dua buah kulkas rusak dan beberapa piring.

Surianti sudah menepati rumah itu dan menjadi warga di gampong setempat semenjak 2013 silam. “Kami sudah tinggal di sini dari Ramadhan 2013, ini peninggalan suami saya," kata Surianti.

Selepas suaminya Muhammad Armansyah meninggal dunia pada 2017 lalu, Surianti menjadi tulang punggung keluarga bagi lima anaknya. Armansyah sebelumnya bekerja sebagai pemulung. “Anak saya delapan orang. Satu sudah meninggal dunia dan dua orang merantau ke Medan,” katanya. “Dua yang masih sekolah dasar, tiga putus sekolah saat suami saya meninggal tahun 2017.”

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Surianti bekerja sebagai penjual jamu keliling di kawasan Grong-Grong dan Padang Padang Tiji. Pekerjaan itu telah ia lakoni semenjak suaminya meninggal.

“Kalau bulan Ramadan saya tak berjualan, tapi saya bisa memijat perempuan yang baru melahirkan dan lulur," kata dia.

Selama ini Surianti tak pernah mendapatkan bantuan apa-apa dari pemerintah, baik itu sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program bantuan pangan atau BPNT. “Saya hanya dapat uang fakir dan anak yatim dari dana desa, Rp 50 ribu untuk satu tahun. Selebihnya tidak ada,” tutupnya.

Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran bantuan sosial Rp 110 triliun untuk penanggulangan dampak ekonomi selama pandemi Covid-19. Namun hasilnya belum dapat dirasakan oleh sebagian kelompok rentan sosial seperti Surianti. Salah satu penyebabnya ialah panjangnya rantai birokrasi bansos itu sendiri.

Baca juga:

Jumlah rumah tangga miskin di Pidie yang masuk ke dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau BDT: 78.863 rumah tangga. Sementara, jumlah total DTKS anggota rumah tangga di Pidie ialah 289.118.

Dari 78.863 rumah tangga miskin tersebut, hanya 41.142 rumah tangga atau Keluarga Penerima Manfaat (PKM) yang tersentuh bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sembako yang dibiayai APBN pada Kementerian Sosial (Kemensos). Rinciannya, KPM PKH 35.115 KPM, KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program bantuan sembako 10.861 KPM, dan KPM penerima PKH yang juga menerima BPNT 41.142 KPM. Sementara, 37,721 keluarga miskin dalam DTKS belum tersentuh bantuan sosial serupa.

Pemerintah Aceh menyalurkan bantuan pangan untuk 8.069 keluarga di Pidie dan pemerintah gampong diminta menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu per keluarga yang bersumber dari dana desa. Di samping itu, Kementerian Sosial juga menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp 600 ribu per bulan untuk 18.946 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Pidie, di luar KPM PKH dan program bantuan sembako atau BPNT.

Kepala Dinas Sosial Pidie Drs Muslim mengatakan terdapat KPM PKH dan BPNT yang juga menerima BST. “Karena penentuannya di pusat dan langsung dikirim ke rekening KPM dengan merujuk data DTKS,” kata Drs Muslim, Jumat, 1 Mei 2020.

Selain itu, karena DTKS di Pidie belum pernah diperbarui sejak 2015 lalu, banyak keluarga miskin yang seharusnya mendapat bansos serupa tak bisa memperoleh bansos lantaran mereka tak masuk ke dalam keluarga miskin versi pemerintah.

14 kriteria penerima BLT-Dana Desa, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020 Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, lebih rumit lagi.

Adapun 14 kriteria tersebut ialah  luas lantai <8m2/orang, lantai tanah/bambu/kayu murah; dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester; buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain, penerangan tanpa listrik, air minum dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan, bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah; konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali per minggu, satu setel pakaian setahun; makan 1-2 kali per hari; tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik; sumber penghasilan KK petani berlahan <500m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah kurang dari Rp 600 ribu per bulan; pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD, dan terakhir: tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu.

Belakangan, Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan mekanisme pendataan penerima manfaat BLT Dana Desa juga merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai referensi. []

Loading...