Ramai-Ramai Kangkangi Permenhub

·
Ramai-Ramai Kangkangi Permenhub
Truk pengangkut batu gajah yang melintas di jalan Banda Aceh-Medan. Dok. sinarpidie.co.

Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) trayek Aceh-Medan dan juga sebaliknya masih beroperasi walaupun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 mengatur bahwa pembatasan transportasi umum maupun pribadi berlaku sejak Jumat, 24 April 2020 hingga 31 Mei 2020 nanti untuk kawasan Jabodetabek dan wilayah lain yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau yang termasuk dalam daerah merah Covid-19.

Tiga kabupaten/kota di Sumatera Utara— Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Tanjung Balai— masuk kategori daerah zona merah penyebaran Covid-19.

Merujuk Permenhub tersebut, larangan mengangkut penumpang keluar dan masuk Deli Serdang dan Kota Medan yang telah ditetapkan sebagai zona merah sebenarnya berlaku untuk semua moda transportasi, kecuali transportasi untuk logistik dan angkutan barang. Tampaknya larangan tersebut hanya menjadi angin lalu bagi para pemangku kebijakan di Aceh, sebagaimana truk-truk yang mengangkut tanah urug, pasir batu, dan batu gunung dari lokasi pertambangan mineral bukan logam yang tak mengantongi izin operasi produksi (OP) atau tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP), bebas melaju di jalan mana saja tanpa mempertimbangkan standar keselamatan para pengguna jalan dan standar tonase muatan.

Baca juga:

Lebih spesifik lagi, Pemerintah Kota Medan telah menetapkan sejumlah kecamatan menjadi zona merah penyebaran Covid-19: Medan Tembung, Medan Denai, Medan Kota, Medan Amplas, Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Selayang, dan Medan Sunggal.

Jika bus dan mobil angkutan penumpang lainnya di terminal-terminal di seluruh Aceh masih bisa tancap gas pulang-pergi ke Medan, kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan serupa tentu saja tak perlu ditanyakan lagi.

Pemerintah Aceh telah membangun posko perbatasan darat, yaitu di Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Singkil dan Subulussalam selama tanggap darurat bencana non alam Covid-19. Jangan-jangan posko-posko itu didirikan justru untuk memastikan pengangkangan terhadap Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dapat berjalan dengan lancar. []

Loading...