Laporan mendalam

Raibnya Retribusi Pelayanan Sampah

·
Raibnya Retribusi Pelayanan Sampah
Pemandangan kumuh di salah satu sudut di Keude Pangwa, Pidie Jaya. (sinarpidie.co/Bob).

sinarpidie.co--Setiap tahun, realisasi retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di Pidie Jaya jauh dari target yang ditetapkan. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini ditetapkan Rp 300 juta per tahun. Namun yang terealisasi tak pernah di atas 20 persen. 

 Pada 2017, misalnya, yang terealisasi hanya Rp 44.329.000 atau hanya 14.78 persen dari Rp 300 juta.

“Riil data PAD dari sampah seratus persen Rp 150 juta. Tidak mungkin Rp 300 Juta," kata Reza Munaldi, Kabid Kebersihan pada Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Pertamanan (KLHP) Pidie Jaya pada sinarpidie.co, pekan lalu. “Kenapa tidak mungkin tercapai Rp 300 juta, salah satunya karena tidak ada rasionalisasi PAD, untuk merasionalkan pemasukan PAD. Ke depan, kita akan menurunkan tim untuk melakukan pendataan ulang.”

Dikatakannya, data wajib retributsi (WR) yang dipegang pihaknya sekira 3.600 WR.

"3600 sekian di data kita. Tidak semuanya aktif, tidak mungkin kita ambil, seperti Keude Paru, Kecamatan Leungputu, " katanya lagi. “Rp 6000 per bulan. Satu tahun Rp 72 ribu.”

Salah seorang pedagang di Kota Meureudu, Pidie Jaya, yang diwawancarai sinarpidie.co, Husni, membenarkan adanya pemungutan retribusi pelayanan sampah dan kebersihan oleh pihak dinas.

"Iya, ada dipungut oleh pihak dinas terkait dalam setahun sekali, jumlahnya Rp 72.000 dan disuruh teken kwitansi, " kata Husni, pekan lalu.

Hal serupa juga disampaikan Firdaus, yang rukonya tidak jauh dari ruko Husni. "Biasanya mereka datang tiga orang dengan membawa kwintansi pembayaran," ucapnya.

Qanun Retribusi Sampah

Selama ini, Pidie Jaya, kata Reza, tidak memiliki qanun yang mengatur tentang retribusi sampah. Aturan yang dijalankan sekarang, sebut Reza lagi, merujuk pada Qanun Retribusi Jasa Umum.

"Masih dalam qanun retribusi jasa umum, digabung. Tapi qanun pengelolaan sampah sudah ada, yaitu Qanun Nomor 2 Tahun 2017. Tapi itu tidak mengatur PAD di dalamnya, " kata Reza. “Masalah retribusi sampah ini sedang kita rancang.”

Selain jauh dari target realisasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh juga mencatat raibnya Rp 160 juta, yang seharusnya menjadi PAD namun menjadi piutang.

Ditanya apakah piutang tersebut telah dikutip dari WR, dia mengatakan "sejauh ini saya tidak tau".

Tidak hanya persoalan PAD, setumpuk permasalahan lainnya juga terjadi di Dinas KLHP Pidie Jaya.

Gedung TPS 3 R (Re-use, Reduce, dan Recycle) yang dibangun di Keude Paru, Kecamatan Bandar Bandar Baru, pada tahun 2015 lalu, yang menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah, juga tidak berfungsi sama sekali.

"Tidak berfungsi TPS 3 R tersebut karena tidak ada SDM di Pijay, bukan tidak ada bahan baku. Dana operasional pun tidak digelontorkan, meskipun sudah kita usul ke dewan. Mungkin mereka tidak menganggap itu prioritas, " sebut Reza.

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 tahun 2014  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014-2034 mengatur, tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi: pasar, permukiman, perkantoran dan fasilitas sosial lainnya. Selanjutnya. TPS di Rungkom, Gampong Rungkom Kecamatan Meureudu untuk melayani kawasan permukiman dan perkantoran Cot Treng dan optimalisasi TPS Lang Giem di Gampong Cut Langgien Kecamatan Bandar Baru untuk melayani Kecamatan Bandar Baru.

Hingga kini, hanya TPA Blang Awe yang berfungsi meski juga tak optimal. Sampah yang masuk ke TPA Blang Awe yang seluas lima hektare tersebut diperkirakan 14,600 m3 per tahun. Potensi Emisi Gas Rumah Kaca 18 (Giga Ton Co2 eq). Jumlah dump truck dua unit dan jumlah arm roll hanya dua. Kemudian, estimasi jumlah penduduk terlayani diperkirakan hanya 13,333 jiwa.

Badan Pusat Statistik (BPS) Pidie Jaya mencatat, sektor yang memberikan kontribusi terkecil yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (PDRB 0,49 persen). []

Kontributor: Bob

Komentar

Loading...