Qanun Perlindungan LP2B Dipandang Mendesak

·
Qanun Perlindungan LP2B Dipandang Mendesak
Alih fungsi lahan pertanian di Gampong Blang Galang, Kecamatan Pidie. (sinarpidie.co/ Candra Saymima).

sinarpidie.co—Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie telah menetapkan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (K/LP2B) seluas 26.826,90 hektare dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanpa Qanun tentang LP2B maka upaya untuk mencegah alihfungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai LP2B sama sekali tidak berjalan.

Kepala Dinas Pertanian Pidie Ir Sofyan Ahmad, melalui Sekretaris Dinas Pertanian Hasballah SP MM mengatakan keberadaan Qanun tentang LP2B amat mendesak, mengingat tingginya angka penyusutan sawah di Pidie dari tahun ke tahun.

“Kecamatan Pidie paling tinggi mengalami penyusutan untuk pembangunan perumahan oleh pengembang,” kata Hasballah SP MM, Senin, 10 Februari 2020. “Seharusnya sudah ada Qanun LP2B.”

Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, kata Hasballah, telah mengajukan anggaran untuk menggodok naskah akademik qanun tersebut pada tahun anggaran 2020 dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tapi tidak disetujui. “Sekitar 120 juta untuk kita godok naskah akademik. ToR-nya sudah ada. Telaah staf juga sudah ada. Kita siap dukung,” kata Hasballah.

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Syakya SP MSi mengatakan pihaknya tidak mencoret usulan tersebut. “Dalam perencanaan ada rangkaian proses. Jika pengusulan sudah melewati rangkaian proses wajarlah tidak terakomodir,” kata Syakya SP MSi.

Ke depan, kata dia, pihaknya mengupayakan adanya Qanun LP2B. “Harus kita lindungi agar produksi gabah kita tetap stabil,” katanya.

Developer Perumahan di Kecamatan Pidie

Imum Mukim Sanggeue, Kecamatan Pidie, Pidie, Husaini mengatakan rencana alihfungsi lahan pertanian sekira 17 hektare di tiga gampong di Kecamatan Pidie, yaitu Gampong Tibang, Krueng Dho, dan Leubeu, untuk pembangunan perumahan pada tahun 2020, sedang dalam proses.

“Saat ini sudah mulai pendataan untuk pembebasan lahan,” kata Mukim Sanggeue Husaini, Selasa, 11 Februari 2020.

Baca juga:

Sebaliknya, Camat Pidie Miswar SSos menyebutkan rencana alihfungsi lahan pertanian tersebut tanpa sepengetahuan pihaknya dan tanpa dibarengi dengan selembar surat pun. “Kita baru tahu ketika tim perusahaan tersebut mendatangi kantor camat untuk meminta alihfungsi tanah BAA milik Kecamatan Pidie seluas empat naleh. Saya sampaikan, seharusnya mengurus perizinan dulu di tingkat kabupaten karena itu lahan pertanian yang luas,” kata Camat Pidie Miswar SSos, Kamis, 13 Februari 2020.

Kata Miswar lagi, pihaknya belum bisa memastikan perusahaan apa yang akan membangun perumahan di tiga gampong tersebut. “Perusahaan yang mana belum kita ketahui karena kita belum memperoleh informasi resmi secara tertulis tentang kegiatan tersebut,” kata Miswar.

Dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034, lahan pertanian di Gampong Krueng Dhoe, Tibang, dan Leubeue, di Kecamatan Pidie masuk ke dalam Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Total luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di kecamatan ini ialah 1.057,24 hektare. []

Komentar

Loading...