Qanun belum Diundangkan, Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pijay Jalan di Tempat

·
Qanun belum Diundangkan, Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pijay Jalan di Tempat
Rapat paripurna I masa persidangan II, Senin, 13 Januari 2020, di Gedung DPRK Pidie Jaya. (sinarpidie.co/M Rizal).

sinarpidie.co –Rancangan Qanun (Raqan) Pidie Jaya tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah dibahas bersama dan disahkan menjadi qanun pada 2019 lalu. Kendati demikian, belum diundangkannya qanun tersebut membuat pendampingan hukum bagi masyarakat miskin di Pidie Jaya, yang sumber dananya berasal dari APBK, belum bisa diimplementasikan pada tahun anggaran 2020 ini.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Pidie Jaya Iskandar SH mengatakan qanun tersebut masih dalam proses fasilitasi, verifikasi, dan evaluasi Gubernur Aceh.

"Setelah diundangkan, nanti baru diteken Bupati Pidie Jaya untuk menjadi qanun,” kata Iskandar SH, Senin, 13 Januari 2020 pada sinarpidie.co.

Iskandar menjelaskan, setelah qanun tersebut diundangkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi tentang isi qanun tersebut. “Sehingga masyarakat miskin yang memerlukan pendampingan hukum harus mempunyai surat keterangan miskin dari keuchik dan membuat permohonan kepada Pemkab Pidie Jaya, dalam hal ini, pada Bagian Hukum Setdakab Pidie Jaya,” kata dia lagi.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRK Pidie Jaya Fadhlillah SHI mengharapkan qanun tersebut dapat segera diundangkan sehingga masyarakat miskin di Pidie Jaya dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis.

"Jadi masyarakat miskin yang perlu pendampingan hukum sudah tidak terbebani lagi dengan biaya. Dalam hal ini sudah ditanggung oleh Pemkab Pidie Jaya," kata Fadhillah SHI pada sinarpidie.co, Senin, 13 Januari 2020.

Raqan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin merupakan salah satu raqan yang masuk dalam Prolegda sejak 2018 lalu. Raqan tersebut merupakan usulan eksekutif. []

Komentar

Loading...