Qanun Aceh tentang Haji dan Umrah Masih Dievaluasi Mendagri

·
Qanun Aceh tentang Haji dan Umrah Masih Dievaluasi Mendagri
Anggota DPRA, Anwar Husen SPdI MAP.

sinarpidie.co - Calon jamaah haji asal Aceh tidak akan terancam batal berangkat tahun ini jika pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyetujui Qanun Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah.

Hal itu dikatakan anggota Komisi 6, yang juga angota Banleg DPRA, Anwar Husen SPdI MAP, Selasa, 8 Juni 2021. “Sekarang, qanun itu masih dievaluasi oleh pemerintah pusat dan belum ada hasilnya,” kata politisi Partai Aceh, itu.

Jika qanun tersebut telah disetujui, Aceh, kata Anwar, akan memiliki Badan Penyelenggara Haji Aceh (BPHA). “Aceh bisa melaksanakan keberangkatan sendiri. Aceh juga bisa meminta kuota khusus pada Kerajaan Arab Saudi, selain memang tersedia kuota regular,” tuturnya.

Kendati demikian, sebut Anwar, dirinya khawatir jika terdapat beberapa poin dalam qanun itu tidak disetujui oleh pemerintah pusat. “Yang saya takutkan pemerintah pusat agak keberatan dengan kuota haji khusus Aceh dan pembentukan Badan Penyelenggara Haji Aceh karena dapat mengganggu kewenangan pemerintah pusat atau Badan Penyelenggara Haji Indonesia. Untuk itu, kita tetap melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat agar poin-poin yang telah dituangkan dalam qanun dapat disetujui karena hal itu sifatnya kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagaimana tertuang di dalam MoU Helsinki dan UUPA,” tutupnya.

Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi, di mana salah satu pertimbangan yang dijadikan dasar pembatalan keberangkatan tersebut adalah pandemi Covid-19 yang mendera seluruh negara di dunia. []

Loading...