Pupuk Subsidi di Pidie Langka karena Siapa?

·
Pupuk Subsidi di Pidie Langka karena Siapa?
Plt Sekda Pidie Maddan SE MSi (kanan) dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Pidie, Mutiin SSos MSi (kiri) saat diwawancarai wartawan di sela-sela rapat pembahasan KUA-PPAS APBK Pidie 2020. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Rencana alokasi pupuk subsidi dihitung berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tani. Sementara, alokasi pupuk yang disubsidi pemerintah pusat lewat APBN hanya sebesar 35 persen dari total rencana RDKK. Ketika beredar di pasaran, pupuk subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi para petani dengan lahan kurang dari dua hektare dan telah tergabung dalam kelompok tani, justru bebas dibeli oleh siapapun. Masalah mendasar ada pada RDKK, jumlah petani penggarap atau para buruh tani di Pidie persentasenya sekitar 50 sampai 60 persen. Mereka tak masuk ke dalam RDKK karena tak memiliki lahan.

sinarpidie.co—Kelangkaan pupuk di Pidie terjadi setiap tahun. Isu kelangkaan pupuk juga kerapkali diangkat dalam sidang-sidang di Gedung DPRK Pidie.

“Pemerintah harus memikirkan cara agar kelangkaan pupuk bisa diatasi di tahun 2020. Jangan hanya menjawab akan berupaya saja, tetapi coba ditindaklanjuti agar kelangkaan pupuk tidak menjadi derita para petani,” kata Elidawati di Gedung DPRK Pidie, dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBK Pidie 2020 Rabu, 13 November 2019 lalu.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRK Pidie, Rahmad Anshar, juga mengungkapkan hal serupa. “Penyumbang PDRB Pidie paling tinggi adalah sektor pertanian,” kata Rahmad.

Terpisah, Plt Sekda Pidie, Maddan, mengatakan, kuota pupuk bersubsidi untuk Pidie sangat minim apabila dibandingkan dengan luas lahan pertanian di Pidie.

“Kebutuhan pupuk yang diberikan hanya mencukupi untuk 35 persen lahan saja. Pemerintah telah berupaya dengan cara mengundang PT PIM, PT Petro Kimia Gresik dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi atas kelangkaan pupuk ini. Namun, rekomendasi dari pertemuan ini sedang digodok dan akan diupayakan agar ada solusi untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani tahun ini,” kata Maddan, Rabu, 13 November 2019 di sela-sela rapat pembahasan KUA-PPAS APBK Pidie 2020.

Kata dia lagi, penetapan kuota pupuk dilakukan berdasarkan Rencana Definititif Kerja Kelompok (RDKK) yang dilakukan setahun sekali.

“Dalam setahun, kita dua kali tanam, yaitu pada musim gadu dan rendengan. Rekomendasi hasil pertemuan itu akan kita godok lagi agar diberikan kuota penambahan pupuk untuk Pidie,” kata Maddan.

Data yang dihimpun sinarpidie.co, alokasi pupuk subsidi untuk Pidie hingga realokasi ke-3 pada 2019 berjumlah 12.759.00 ton yang terdiri dari lima jenis pupuk, yaitu,  Urea 5.800 ton, NPK 3.400 ton, Organik 609 ton, ZA 1.150 ton dan SP-36 1.800 ton.  Namun, pupuk tersebut sudah terealisasi 11.979.50 ton per 14 November 2019, sehingga sisa stok pupuk untuk Pidie sebanyak 779.50 ton untuk sisa November hingga Desember 2019: Urea 114,00 ton, NPK 21,60 ton, ZA 262,90 ton, SP-36 381,00 ton. Pupuk organik kosong dan telah terealisasi 100 persen per 14 November 2019.

Jalan alternatif

Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, Hasballah SP MM mengatakan hal yang sama. Katanya, persoalan kelangkaan pupuk subsidi sulit dikendalikan, karena kuota pupuk yang diberikan untuk Pidie hanya sebesar 35 persen dari RDKK.

“Seandainya kuota pupuk subsidi Pidie diberikan sekitar 70 persen maka bisa dipastikan kelangkaan tidak terjadi,” kata dia, Jumat, 15 November 2019 pada sinarpidie.co.

Salah satu solusi untuk menangani persoalan tersebut, kata dia lagi, melalui subsidi silang dengan APBK Pidie untuk menutupi kekurangan subsidi dari APBN pemerintah pusat.

“Nanti pupuk yang dibeli dengan dana APBK itu langsung didistribusikan ke gampong-gampong khusus untuk petani miskin atau petani penggarap,” kata Hasballah. “Kalau memang solusinya dengan cara subsidi silang dilakukan di tahun 2020, maka Pemerintah dan DPRK Pidie harus memikirkan untuk mengalokasikan anggaraan supaya di tahun depan kekurangan pupuk subsidi bisa teratasi.”

Teknisnya, kata dia, pola pengadaan tidak di Dinas Pertanian, tapi langsung antara Pemkab Pidie dengan produsen pupuk, PT. Petro Kimia Gresik.

“Apakah lewat penyertaan modal dan lain sebagainya. Seharusnya Pemerintah Kabupaten melakukan subsidi silang. Alokasikan Rp 20-30 miliar,” kata Hasballah.

Lemahnya pendataan dan pengawasan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi mengatur bahwa,  pupuk bersubsidi hanya untuk petani dengan lahan di bawah dua hektare, yang telah bergabung dengan kelompok tani berdasarkan RDKK yang telah mereka susun.

Ditanyai sinarpidie.co mengapa pupuk subsidi dijual bebas di pasaran tanpa merujuk pada nama-nama petani dalam kelompok tani yang menyusun RDKK, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Hasballah menjawab, “Nama-nama yang masuk dalam RDKK dipastikan semua punya lahan sawah. Mengapa hari ini bebas siapa saja boleh beli, karena masyarakat miskin yang tidak punya lahan tidak masuk ke dalam RDKK karena mereka tidak punya lahan. Mereka petani penyewa atau penggarap. Tidak ada ketentuan, orang kaya tidak boleh beli pupuk subsidi. Ketentuannya punya lahan di bawah dua hektare maksimal. Yang jadi masalah, 2 hektare setara 8 naleh di gampong-gampong. Cuma, terpisah-pisah. Ada di gampong A satu naleh, gampong B satu naleh, dan sebagainya. Tidak terpusat dalam administrasi satu gampong yang sama.”

Selanjutnya, kata Hasballah lagi, dari alokasi 35 persen pupuk subsidi yang dibiayai APBN tersebut banyak yang disedot oleh petani kaya. “Distributor dan pengecer harus menyediakan pupuk-pupuk yang non-subsidi di pasar bagi petani kaya,” kata Hasballah.

Tidak tercukupinya pupuk juga dipengaruhi kultur petani di Pidie yang secara umum menggunakan dosis pupuk NPK di atas standar.

“Anjuran 150 kilogram per hektare, tapi yang digunakan di atas anjuran pemerintah. Rata-rata petani dalam satu naleh sekali tanam 100 kg NPK. Kalau satu naleh 100 kg NPK, satu hektare  (empat naleh) berarti 400 kg. Karena akumulasi hitungannya berdasarkan hektare, bukan naleh,” sebut Hasballah. []

Komentar

Loading...