Laporan Utama

Pungli Berkalung Sorban

·
Pungli Berkalung Sorban
Pasar hewan di Padang Tiji. (sinarpidie.co/Wahyu Puasana).

Praktik pengutipan retribusi pasar hewan dan RPH yang terindikasi dilakukan dengan mekanisme yang tak sesuai dengan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

sinarpidie.co--Di salah satu kedai minum di Beureuneun, Pidie, drh Mahfud, 35 tahun, petugas peternakan Kecamatan Mutiara, menyambut sinarpidie.co dengan ramah. Ia, yang baru saja menerima panggilan via telepon, yang memintanya memeriksa kesehatan ternak warga, menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sinarpidie.co. “Di Beureuneun itu pasar hewan di situ, puskeswan di situ, dan RPH juga di situ. Kalau di Padang Tiji, cuma ada pasar hewan dan puskeswan,” katanya, Sabtu 26 Agustus 2017.

Ditanyai tentang kutipan retribusi pada pasar hewan dan RPH Beureunuen, drh Mahfud mengatakan, retribusi di tempat tersebut dikutip oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Pangan serta petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pidie.

“Setoran harus ada,” kata dia lagi.

Hamdani, 45 tahun, salah seorang mugee kambing, mengatakan biaya retribusi yang dikutip untuk kambing yang dipasarkan di pasar hewan Beureuneun adalah Rp 5 ribu. Namun, retribusi tersebut hanya dikutip pada kambing yang terjual saja. Hal serupa juga berlaku di pasar hewan Padang Tiji.

“Pokoknya, administrasi kantor, kalau laku satu kambing, kita bayar Rp 5 ribu. Yang laku saja diambil. Yang tidak laku pulang kosong,” kata Hamdani, di Kompleks Pasar Hewan dan RPH Beureuneun di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Pidie, Sabtu 26 Agustus 2017. “Kalau lembu, laku dia kan pakai surat jual-beli. Kalau tidak laku, bayar uang lungke tameng saja. Kalau kambing tidak ada uang lungke tameng.”

“Kambing satu laku, dikutip Rp 5 ribu. Lembu satu laku, Rp 25 ribu. Untuk lembu waktu kita angkut dia keluar, laku dan tidak laku, kita bayar per ekor Rp 10 ribu,” kata salah seorang mugee kambing dan mugee lembu, Nasrol, 31 tahun, yang ditemui untuk kedua kalinya di salah satu kedai kopi di gampong Empeh, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie.

Nurlaela SP, yang juga salah seorang petugas peternakan Kecamatan Mutiara, membenarkan hal tersebut.

“Seharusnya menurut aturan, setiap ternak masuk ke pasar hewan dikenai retribusi. Cuma kita kerja di lapangan, mengingat menimbang macam-macam, maka kita ambil yang laku saja. Seharusnya semua yang masuk kita ambil. Rp 5 ribu untuk kambing, itu sudah digabung: uang masuk dan uang laku. Pemotongan di RPH, uang yang dikutip, sesuai dengan qanun, Rp 36 ribu per ekor. Itu termasuk pemeriksaan mortem dan anti mortem,” kata dia, Senin, 28 Agustus 2017.

Di lain pihak, kata Hamdani, pengutipan retribusi di pasar hewan di Pidie paling tinggi di Aceh. Ia, yang mengaku sudah menjejakkan kaki pada semua pasar hewan di Aceh, mengatakan, di pasar hewan di kabupaten lainnya di Aceh, tak ada perbedaan biaya retribusi antara ternak yang laku dan yang tidak laku.

“Di Sibreh antara Rp 1000 dan Rp 2 ribu per ekor kambing, merata semua. Tidak ada laku dan tidak laku,” kata Hamdani. “Dan tidak diambil uang lebih pada ternak yang laku. Di Sibreh, Panton Labu, Banda Aceh, Bireun, Geurogok, tidak ada seperti ini. ”

Kata Hamdani lagi, “uang lungke tameng dan lungke lagot sudah diambil Rp 5 ribu di Beureunuen, seharusnya ada aturan di situ, kalau kambing ini kita masukkan ke gelanggang Padang Tiji, itu tidak lagi ambil uang lungke lagot, uang masuk saja bayar. Seharusnya seperti itu.”

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pidie, Mansur SE, membantah fakta tersebut. Menurutnya, pihaknya sudah bekerja sesuai Qanun Kabupaten Pidie Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

“Uang lungke masuk untuk kambing Rp 1000. Untuk lembu Rp 2 ribu. Jual Beli Ternak untuk kambing Rp 2 ribu, dan lembu Rp 8 ribu (yang laku terjual-red). Untuk kami (Disperindagkop-red) tetap sesuai qanun. Masalah kelebihan membayar itu kan pribadi masing-masing yang membayar,” kata dia, Selasa 29 Agustus 2017.

Lapak Meugang

Pungutan atau retribusi yang janggal juga terjadi pada lapak penjual daging di hari meugang.

“Tempat atau lapak sudah ada. Kami bayar sekitar Rp 400 ribu per hari. Bayar lapak Rp 200 ribu, uang pas surat binatang (surat-surat lembu-red) Rp 150 ribu. Kita bawa meja saja,” kata Nasrol.

Sementara itu, Kepala Disperindagkop Pidie, Mansur SE, mengatakan pihaknya tidak mengutip biaya sebesar Rp. 400 ribu per hari untuk lapak berjualan daging meugang.

“Itu harus tanya ke Pakter pasar. Kami tetap kutip Rp 30 ribu. Hari biasa Rp 20 ribu. Mereka (Pakter-red) kan ada kutipan sendiri,” ujar Mansur SE.

Tatkala ditanyai tentang Pakter Pasar, yang tak lain adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Disperindagkop Pidie, Mansur SE, kemudian menjawab, “Mereka tidak bicarakan hal itu dengan kami.”

Tingginya retribusi lapak penjualan daging meugang berpengaruh pada harga penjualan daging. Hal tersebut secara tersirat diungkapkan Nasrol. “Kita beli binatang mahal. Lembu satu Rp 11 juta. Harus keluar daging Rp 60 kg. 60 x Rp 150 ribu. Hasilnya: Rp 9 juta. Asoe dalam, tulang, kulit, dan kepala: Rp 2 juta. Rp 11 juta, tidak ada laba. Berarti untuk ada keuntungan harus kita jual Rp 180 ribu per kg. Lapak saja sudah berapa kita bayar,” kata dia. []

Loading...