PT Gotong Royong Jaya Kantongi HGU 416,24 Hektare Perkebunan Sawit di Pidie Jaya  

·
PT Gotong Royong Jaya Kantongi HGU 416,24 Hektare Perkebunan Sawit di Pidie Jaya  
PT Gotong Royong Jaya, yang berkantor pusat di Jalan Hindu Nomor 33 Medan, Sumatera Utara, memiliki HGU perkebunan sawit seluas 416,24 hektare di Gampong Sarah Mane, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya. HGU perkebunan sawit tersebut dikeluarkan pada 17 Juli 2000 dan akan berakhir pada 30 Juni 2025 mendatang. (sinarpidie.co/ M Rizal).

sinarpidie.co--PT Gotong Royong Jaya, yang berkantor pusat di Jalan Hindu Nomor 33 Medan, Sumatera Utara, ternyata mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit seluas 416,24 hektare di Gampong Sarah Mane, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya. HGU perkebunan sawit tersebut dikeluarkan pada 17 Juli 2000 dan akan berakhir pada 30 Juni 2025 mendatang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pidie Jaya, Syukri Itam mengatakan, PT Gotong Royong Jaya pernah meminta rekomendasi izin lingkungan pada pihaknya.

"Tapi saya tidak mau teken, saya tidak pernah memberi izin," kata Syukri Itam pada sinarpidie.co, Senin, 25 November 2019.

Jika HGU sawit tersebut didasari rekomensi DLH dan Kebersihan Pidie Jaya, katanya, hal itu kuat dugaan merupakan tindakan pemalsuan atau penipuan.

"Jika ada yang teken berarti itu pemalsuan tanda tangan saya, sebab jika ada rekom saya pun, mereka harus membuat laporan buat kami, minimal enam bulan sekali secara berkala," ujarnya. “Rata-rata pihak swasta yang sudah membuka perkebunan sawit di Pidie Jaya tidak pernah mengurus rekomendasi di DLHK Pijay.”

Hal yang sama juga disampikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Pidie Jaya Burhanuddin SP.

"Di atas 25 hektare itu rekomendasinya dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Lahan perkebunan di Pijay tidaklah cocok untuk sawit karena debit air kita sedikit," kata Burhan, Senin, 25 November 2019.

Keberadaan PT Gotong Royong Jaya, di Gampong Sarah Mane, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, yang telah berdiri sejak Aceh masih dilanda konflik bersenjata antara GAM dan Pemerintah RI, juga ditentang oleh masyarakat setempat.

"Kami tidak paham bagaimana sebenarnya aturan yang berlaku. Kok bisa mereka kuasai lahan dan mengambil keuntungan di gampong kami," kata Murtala, salah seorang warga Gampong Sarah Mane pada sinarpidie.co.

Penelusuran sinarpidie.co, pembukaan dan keberadaan nyaris 1000 hektare kebun sawit ilegal sedang marak-maraknya di Pidie Jaya mulai dari Kecamatan Bandar Baru, Trienggadeng, Ulim, Meurah Dua, dan Meureudu. Perkebunan sawit ilegal tersebut dimiliki mulai oleh elite partai lokal, seorang guru besar di salah satu universitas di Aceh, hingga anggota DPRK Pidie Jaya. Beberapa di antaranya bahkan merambah hutan lindung di Pidie Jaya.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, mengatakan, dalam beberapa tahun belakangan ini pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi teknis perkebunan kelapa sawit di Pidie dan Pidie Jaya.

“Izin PT Gotong Royong Jaya tersebut kemungkinan keluar pada tahun 2000. Izin lama. HGU domainnya ada di BPN. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh hanya memberikan rekomendasi teknis," ujarnya.

Kabupaten Pidie Jaya, kata dia, berdasarkan pemetaan komoditi, tidak masuk ke dalam kawasan perkebunan kelapa sawit. “Secara keseluruhan di seluruh Aceh, program bantuan bibit kelapa sawit sudah tak ada lagi. Kalaupun ada, itu sebatas replanting pohon-pohon yang sudah tua. Bukan buka baru,” katanya.

Sejak tahun ini hingga tahun 2020 mendatang, kata dia lagi, pihaknya, yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedang menjalankan pendataan evaluasi pemanfataan HGU. “Kita melakukan evaluasi terhadap lahan-lahan HGU yang pemanfaatannya di bawah 80 persen. Terakhirnya, hasil evaluasi tersebut bisa saja kita keluarkan rekomendasi pencabutan HGU. Mengapa rekomendasi, karena pencabutan izin HGU berada pada BPN,” kata Azannuddin lagi. []

Komentar

Loading...