[Editorial] Program Jangan Panik saat Masyarakat Aceh belum Tes Massal

·
[Editorial] Program Jangan Panik saat Masyarakat Aceh belum Tes Massal
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah meninjau Respirating Intensive Care Unit (RICU) RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh Kamis, 12 Maret 2020. Sumber foto: humas.acehprov.go.id..

PROGRAM ‘Obral Jangan Panik’ di tengah pasifnya Pemerintah Aceh tangani Covid-19 ibarat menegakkan benang basah: sia-sia. Masyarakat Aceh dapat menilai sejauh mana komitmen Pemerintah Aceh memihak pada kepentingan rakyat.

Sebagai contoh, Pemerintah Aceh lebih mementingkan tender dan pengerjaan proyek Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA), ketimbang mengalihkan dana untuk penanganan Covid-19, seperti pembangunan ruangan RICU dan penambahan ruang isolasi di  13 Rumah Sakit Rujukan; peningkatan jumlah alat rapid test yang berguna bagi test and trace massal; pemenuhan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis; dan pemenuhan jaring pengaman sosial.

Dalam kata lain, Pemerintah Aceh lebih mendahului kepentingan proyek bagi segelintir toke dibanding kepentingan 5,3 juta penduduk Aceh. Jika satu proyek palang parkir dengan pagu anggaran ratusan juta saja bisa diadakan, lantas mengapa tenaga medis di Aceh masih menggunakan mantel hujan dan pelindung wajah dari plastik mika? Jika satu talud di Aceh Utara ditender dengan pagu anggaran Rp 6,4 miliar, lantas mengapa ventilator atau alat bantu pernapasan yang harganya sekitar Rp 500 juta per unit tidak dilirik untuk ditambah dalam jumlah yang besar?

Surat Menteri Keuangan Nomor: S-247 /MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun anggaran 2020 menyebutkan seluruh proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari DAK Fisik 2020 dihentikan, kecuali untuk bidang kesehatan dan pendidikan.

Plt Gubernur tak mengeluarkan surat serupa untuk penghentian proyek DOKA. Akibatnya, tak hanya di tingkat provinsi, di kabupaten dan kota pun proyek DOKA tetap dikebut.

Baca juga:

Total DOKA yang diterima Aceh sejak 2008 hingga 2020: Rp  81,4 triliun. Salah satunya untuk sektor kesehatan. Namun apa yang didapat Aceh di tengah pandemi ini? 20 alat bantu pernapasan atau ventilator; 58 monitor, empat X-Ray, 41 troly, delapan virus transport media (VTM) pada 13 rumah sakit rujukan. Kekuatan itu mungkin setara dengan satu rumah sakit swasta di Singapura.

Kasus positif Covid-19 di Aceh yang tercatat baru lima kasus. Alih-alih menggembirakan, perkembangan ini menerbitkan kekhawatiran. Kita belum mendengar rencana Pemerintah Aceh melakukan tes dan pelacakan massal. Penanganan Covid-19 di Aceh juga belum mengikuti Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Revisi Keempat. Di Aceh, terhadap Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tidak semuanya dilakukan pengambilan spesimen pada hari pertama dan kedua untuk pemeriksaan Reverse Transcription (RT) PCR.

Atau mereka diperiksa melalui rapid test  terlebih dahulu jika fasilitas pemeriksaan RT PCR tidak tersedia, dengan syarat: jika hasil rapid test menunjukkan OTG, ODP, dan PDP positif maka hasil swab tenggorokan mereka langsung dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan RT PCR sebanyak dua kali selama dua hari berturut-turut.  Jika hasil rapid test OTG, ODP, dan PDP negatif maka dilakukan pemeriksaan rapid test sekali lagi dalam waktu sepuluh hari setelah rapid test pertama. Jika positif maka hasil swab tenggorokan yang bersangkutan dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan RT PCR sebanyak dua kali selama dua hari berturut-turut.

Bayangkan, jumlah rapid test yang kini tersedia di seluruh rumah sakit rujukan di Aceh 2.400 rapid test, sementara jumlah ODP per 8 April mencapai 1.304 ODP. Itu belum ditambah jumlah tenaga medis yang diprioritaskan untuk menjalani pemeriksaan Covid-19 lewat rapid test. []

Loading...