Presiden Instruksikan Moratorium Sawit, 3 Perusahaan Sawit ini Justru Diduga Lakukan Pembukaan Hutan di Aceh

·
Presiden Instruksikan Moratorium Sawit, 3 Perusahaan Sawit ini Justru Diduga Lakukan Pembukaan Hutan di Aceh
Bukaan hutan baru di habitat gajah Sumatra oleh PT. Tualang Raya, 16 Mei 2019 Koordinat GPS : N 4 48 17, 50 E 97 29 57, 36. Sumber foto: Rainforest Action Network.

sinarpidie.co--Kerusakan hutan diduga terjadi di lahan yang dialokasikan untuk tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit— PT. Nia Yulided, PT. Indo Alam dan PT. Tualang Raya—di hutan hujan dataran rendah wilayah timur laut Kawasan Ekosistem Leuser, yang membentang dari kabupaten Aceh Timur, kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang hingga melintasi perbatasan Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera Utara pada Mei 2019 lalu. Hal itu terungkap dalam hasil investigasi tim lapangan Rainforest Action Network.

“Kawasan hutan yang dibuka memiliki konsentrasi keanekaragaman hayati yang diakui secara internasional sebagai habitat penting gajah Sumatra yang terancam punah dan merupakan rute migrasi gajah Sumatra menuju wilayah hutan utuh yang lebih luas yang tersisa di Indonesia,” kata Leoni Rahmawati, Indonesia Communications Coordinator Rainforest Action Network, dalam keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Jumat, 26 Juli 2019.

Kata Leoni, PT. Nia Yulided, yang tercatat melakukan pembukaan lahan terbesar dan mendapatkan izin sejak Januari 2019, merupakan milik Dedi Sartika, menantu Tarmizi A Karim, mantan penjabat sementara (Pjs) Gubernur Aceh.

Dikatakannya lagi, International Union for the Conservation of Nature (IUCN) memperkirakan saat ini hanya sekitar 700-1000 gajah Sumatera tersisa di seluruh Sumatera, di mana sekitar 200 ekor bertahan hidup dan sangat bergantung pada hutan hujan dataran rendah, tempat di mana pembukaan hutan tersebut terjadi.

“Satwa terancam punah yang tersisa ini semakin terisolasi, terpisah satu sama lain hingga terputus dari rute migrasi mereka karena fragmentasi hutan dan terkepung aktivitas pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan wilayah hutan hujan dataran rendah ini menyusut,” ujar dia. “Hilangnya 70 persen habitat gajah Sumatra sejak tahun 1985 telah memicu peningkatan konflik manusia dengan satwa liar hingga mengakibatkan satwa dilindungi ini dibunuh karena dianggap sebagai hama oleh warga atau terjebak dalam perangkap yang ditempatkan oleh pemburu liar di samping kebun masyarakat atau perkebunan kelapa sawit.”

Menurutnya, inisiatif pemerintah untuk menetapkan moratorium permanen atas pembukaan hutan primer di seluruh Indonesia yang baru-baru ini diumumkan merupakan langkah positif yang menunjukkan adanya komitmen untuk melindungi dan menghubungkan kembali kawasan hutan yang menjadi habitat terakhir gajah Sumatera ini.

Baca juga:

Pihaknya berharap, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat bekerja sama dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi hutan yang tersisa, yang terancam konversi di dalam Kawasan Ekosistem Leuser.

“Pada bulan September 2018, instruksi presiden diberlakukan untuk menghentikan penerbitan izin baru atau pembukaan lahan untuk minyak kelapa sawit dan meninjau kembali izin perusahaan minyak kelapa sawit yang ada, namun bukti terbaru justru terjadi pembukaan lahan ini menunjukkan perlunya intervensi pemerintah untuk menegakkan moratorium dengan memberlakukan sanksi kepada PT. Nia Yulided dan mendapatkan komitmen dari PT. Indo Alam dan PT. Tualang Raya untuk melindungi kawasan hutan tersisa di wilayah konsesi kelapa sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan hujan kritis yang menjadi habitat gajah,” tutupnya. []

Komentar

Loading...