Presiden dan DPR Setujui Pemberian Amnesti untuk Saiful Mahdi

·
Presiden dan DPR Setujui Pemberian Amnesti untuk Saiful Mahdi
Akademisi Universitas Syiah Kuala, Dr Saiful Mahdi.

sinarpidie.co —Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Dosen Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Dr Saiful Mahdi, disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Persetujuan DPR tersebut diambil melalui rapat paripurna, Kamis, 7 Oktober 2021.

Pimpinan rapat paripurna, yang juga Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa DPR telah menerima surat presiden tertanggal 29 September 2021 perihal permintaan pertimbangan atas permohonan amnesti Saiful Mahdi.

Di lain pihak, Koalisi Advokasi Saiful Mahdi mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memproses permintaan amnesti itu dengan cepat.

“Sejak surat permohonan diajukan pada 6 September 2021 oleh tim hukum dan Dr Saiful Mahdi, pemerintah merespon dengan melakukan pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan Dian Rubianty, istri Saiful Mahdi, Prof Ni'mahul Huda, Dr Herlambang P Wiratraman, Dr Zainal Arifin Mochtar selaku pakar hukum dan akademisi, dan tim pengacara serta pendamping pada 21 September 2021, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan Menkopolhukam dengan pimpinan Kemenkumham dan pimpinan Kejaksaan Agung. Selanjutnya Menkopolhukam mengusulkan pemberian amnesti itu kepada Presiden pada 24 September 2021,” kata Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul, yang menjadi kuasa hukum Dr Saiful Mahdi, dalam keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Rabu, 6 Oktober 2021.

Pada 4 Juli 2019, Saiful Mahdi dipanggil oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh sebagai saksi dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dekan Fakultas Teknik USK. Setelah diperiksa, dia ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE karena diduga mencemarkan nama baik dekan tersebut meski Saiful Mahdi tidak pernah menyebut nama siapapun dalam pesan WhatsApp-nya. Kasus tersebut diadili dan pada tanggal 21 April 2020.

Baca juga:

Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp 10 juta kepada Saiful Mahdi meskipun tidak ada bukti yang dapat secara jelas menyatakan bahwa dia telah melanggar hukum. Dia mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, namun kemudian ditolak. Pada 29 Juni 2021, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Saiful Mahdi dan menguatkan vonis bersalah yang dijatuhkan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Banda Aceh. Pada tanggal 2 September 2021, pihak kejaksaan mengantar Saiful Mahdi untuk mulai menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. []

Loading...