Polres Pidie hanya Awasi Kegiatan Survey 8 WNA Asal Tiongkok di Hutan Lindung Pidie untuk Pastikan sesuai Izin

·
Polres Pidie hanya Awasi Kegiatan Survey 8 WNA Asal Tiongkok di Hutan Lindung Pidie untuk Pastikan sesuai Izin
Polres Pidie. (Sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co—Kedudukan hukum jajaran Polres Pidie saat mendampingi Warga Negara Asing atau Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok memasuki kawasan hutan lindung Geupo (Gampong Mane dan Gampong Turue Cut) di Kecamatan Mane, Pidie, ialah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan 8 TKA tersebut.

Hal itu dikatakan Kepala Bagian Operasional (Kabgops) Polres  Pidie Kompol Juli Efendi SE MSi pada sinarpidie.co, Kamis, 27 Juni 2019 di Sigli.

“Lokasi survey PLTA di Mane itu wajib dilakukan pengawasan oleh polisi, karena polisi mendapat laporan resmi dari perusahaan yang membawa WNA  itu. Dari dasar itulah, dua orang personil polisi ditugaskan memonitoring kegiatan yang dilakukan WNA tersebut di lokasi,” kata dia.

Dikatakannya, dalam konteks kedatangan TKA Tiongkok tersebut ke Mane untuk melakukan survey PLTA, posisi polisi bukan sebagai pemberi izin, melainkan hanya mengawasi dan memastikan para TKA tersebut melakukan kegiatan sesuai dengan izin mereka.

“Soal siapa yang memberi izin survey tersebut itu bukan ranah kita. Tugas kita hanya mengawal saja keberadaan dan aktivitas warga asing tersebut,” sebutnya.

Baca juga:

“Soal status dua personil Polsek Mane yang melakukan tugas monitoring WNA tersebut, ada surat perintah (Sprint-red) dari Kapolsek Mane. Kalau WNA tersebut melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin mereka, maka kita laporkan pada imigrasi. Kita tidak berhak menangkap. Kalau memang WNA itu melanggar, nanti kita koordinasi dengan imigrasi, mereka yang berhak mengeksekusi kalau ada pelanggaran,” tutup Kompol Juli Efendi SE MSi.

Pasal 15 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002

Setelah Pasal 15 ayat 1 huruf (i) pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dihapus dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian, Polri sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengawasi warga negara asing (WNA) dan tenaga kerja asing (TKA).

Kewenangan untuk pengawasan orang asing sepenuhnya ada pada Ditjen Imigrasi, sedangkan kewenangan Polri terhadap warga negara dan tenaga kerja asing hanya pada wilayah penegakan hukum. Dengan kata lain, jika ada orang asing yang melakukan pelanggaran atau berbuat kejahatan, tindakan tersebut bisa langsung ditangani kepolisian untuk diproses secara hukum.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh Ir Syahrial mengatakan, pihaknya telah memeriksa 8 warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang melakukan Survey proyek pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Air (PLTA) dan telah meminta mereka keluar dari hutan lindung Geupo (Gampong Mane dan Gampong Turue Cut) di Kecamatan Mane, Pidie.

“Kita baru beri peringatan dan belum mengambil tindakan hukum. Tanggal 20 hingga 22 tim kita turun ke sana. Kita melarang mereka (WNA dan perusahaan-red) masuk ke hutan lindung untuk melakukan survey tanpa izin. Kita juga lakukan sosialisasi termasuk kepada Perusahaan yang membawa 8 WNA tersebut. PT. Aceh Geupo Energy,” kata Syahrial pada sinarpidie.co, Rabu, 26 Juni 2019. “Menurut hasil pemeriksaan kita memang mereka warga negara asing itu.” []

Komentar

Loading...