Pemeliharaan Jalan Simpang Beutong - Laweung dengan pagu anggaran Rp 5 miliar

Pokja Pemilihan Setdakab Pidie Diduga Manipulasi Jadwal dan Arahkan Spesifikasi Teknis Menangkan Kontraktor Tertentu

·
Pokja Pemilihan Setdakab Pidie Diduga Manipulasi Jadwal dan Arahkan Spesifikasi Teknis Menangkan Kontraktor Tertentu
Kendaraan yang melintasi Jalan Simpang Beutong - Laweung, Kecamatan Muara Tiga, Pidie, Senin, 7 September 2020. Dok. sinarpidie.co.

sinarpidie.co—Salah satu perusahaan yang mengikuti lelang pemeliharaan struktur Jalan Simpang Beutong - Laweung, Kecamatan Muara Tiga, Pidie, PT Putra Ukee Utama, melayangkan sanggahan terhadap proses pemilihan pemenang proyek tersebut karena proses lelang tersebut dinilai cacat prosedur. Oleh sebab itu, hal itu secara mutatis mutandis mengandung cacat yuridis atau cacat hukum sehingga harus batal demi hukum.

Dalam surat bernomor 046/PU/IX/2020 PT Putra Ukee Utama yang ditujukan pada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Direktur Utama PT Putra Ukee Utama, Hasballah Yakob, menyampaikan bahwa Pokja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie terindikasi kuat telah melanggar UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, PP Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri PU PR nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

“Pengumuman pascakualifikasi pada aplikasi SPSE ditayangkan pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 23.30 WIB hingga 24 Agustus pukul 09.00 WIB. Sementara, Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan tanggal 20 dan 21 Agustus 2020 merupakan hari libur. Dengan kata lain, pengumuman pascakualifikasi pada aplikasi SPSE yang ditayangkan pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 23.30 WIB bukanlah jam atau waktu dalam hari kerja, sebab jam kerja kantor ialah pukul 08.00 WIB hingga 16.45 WIB,” sebut Direktur Utama PT Putra Ukee Utama, Hasballah Yakob, dalam sanggahan tertanggal 7 September 2020 tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, urai Hasballah Yakob, praktik tersebut telah mengangkangi pasal 53 huruf a Peraturan Menteri PU PR nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, yang berbunyi: pengumuman tender dilakukan paling singkat lima hari kerja.

“Artinya, pengumuman pascakualifikasi hanya dilakukan selama dua hari kerja. Jelas-jelas Pokja telah menyimpang dari aturan,” kata Hasballah.

Penyimpangan selanjutnya, tutur Hasballah, ialah terhadap pasal 53 huruf c Peraturan Menteri PU PR nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, yang berbunyi: pemberian penjelasan dilakukan paling singkat tiga hari kerja sejak tanggal pengumuman tender. “Jadwal pemberian penjelasan pada aplikasi SPSE adalah tanggal 21 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.30 WIB, sementara tanggal 21 Agustus 2020 adalah hari libur, bukan hari kerja. Seharusnya pemberian penjelasan dilakukan pada 22, 24, dan 25 Agustus 2020 karena tanggal-tanggal tersebut merupakan hari kerja,” kata dia menjelaskan.

Selain itu, menurut Hasballah, Pokja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, juga diduga kuat telah menyalahi kewenangan karena mengotak-atik jadwal pada aplikasi SPSE.

Lebih jauh, Pokja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, kata Hasballah, telah melampaui apa yang menjadi kewenangannya karena menambahi syarat penyampaian laporan keuangan tahun 2019 yang telah diaudit akuntan publik. “Pada dokumen pemilihan Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) tidak mewajibkan penyedia untuk menyampaikan laporan keuangan tahun 2019 yang telah diaudit akuntan publik maka kami menyampaikan laporan keuangan tahun 2018 yang telah diaudit akuntan publik,” katanya dalam surat sanggahan yang juga ditembuskan pada LKPP Jakarta, Kapolda Aceh, Kejati Aceh, BPK Perwakilan Aceh, Inspektorat Aceh, Ombudsman Aceh, Bupati Pidie, Ketua DPRK Pidie, Kapolres Pidie, Kejaksaan Negeri Pidie, dan Kepala Dinas PU PR Pidie, itu.

Tahapan tender proyek pemeliharaan struktur Jalan Simpang Beutong - Laweung Kecamatan Muara Tiga dengan pagu anggaran Rp 5 miliar ini saat ini memasuki masa sanggah, yakni sejak 3 hingga 7 September 2020. PT Mayang Dez Indonesia keluar sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp 4.842.542.497,99 dalam tender proyek yang diikuti oleh 12 perusahaan ini. Sementara penawaran yang diajukan PT Putra Ukee Utama lebih rendah dari penawaran PT Mayang Dez Indonesia, yakni Rp 4.762.651.606,90.

Anggota Pokja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Teuku Epi Iswari, mengatakan pihaknya telah menerima sanggahan tersebut. “Secara aturan, kami akan menjawab surat sanggahan tersebut,” kata dia, Senin, 7 September 2020. “Nanti akan dijelaskan dalam surat jawaban tersebut.” []

 

Loading...