PNS Dinkes yang Mustajab

·
PNS Dinkes yang Mustajab
Apotek Mustajeub di jalan Kembang Tanjung Teupin Raya Gampong Aron Asan Kumbang Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Alih-alih memberikan sanksi, Dinkes Pidie justru mengeluarkan rekomendasi peningkatan status toko obat yang nakal menjadi apotek. Banyak toko obat di Aceh yang pemiliknya rata-rata merupakan paramedis dan PNS. Tindak Pidana Kesehatan hanya berlaku pada penjual jamu dan penjual kosmetik.

sinarpidie.co— Safrizal AMk, 37 tahun, PNS pada Puskemas Kembang Tanjong, divonis bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu—sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan— oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sigli pada Rabu, 13 Februari 2020.

Ia dijatuhi pidana denda sebesar Rp 5 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie, yang menuntut Safrizal AMk dipidana penjara selama enam bulan penjara dikurangi waktu selama ia berada dalam tahanan sementara dengan perintah Safrizal tetap berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp 100 juta subsider satu bulan kurungan.

Staf pada Bidang Obat pada Puskesmas Kembang Tanjong ini merupakan pemilik Toko Obat Mustajeub—kini telah mengantongi izin Apotek— yang beralamat di jalan Kembang Tanjong-Teupin Raya, Gampong Aron Asan Kumbang, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, yang beroperasi sejak bulan Februari 2018.

Pada 23 November 2018, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh menindak Toko Obat Mustajeub dan menemukan obat-obat daftar G sebanyak 102 jenis.

Pada September 2018, BPOM Banda Aceh sudah memberikan pembinaan pada Safrizal, dan ia pun membuat surat penyataan tidak mengulangi perbuatannya dalam hal menjual obat-obatan daftar G dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar. Namun, ia masih menjual obat-obatan keras tersebut.

Kepala BPOM Banda Aceh Zulkifli mengatakan berdasarkan hasil pemetaan pihaknya, banyak toko obat di Aceh yang pemiliknya rata-rata merupakan paramedis dan PNS. “Rekomendasi perizinan toko obat, apotek, dan klinik di dinas kesehatan. Jika ada toko obat pernah diproses secara hukum seharusnya ada sanksi administrasi dari dinas kesehatan. Tutup atau cabut izinnya,” kata Zulkifli, Selasa, 18 Februari 2020.

Obat daftar G, kata Zulkifli, hanya boleh dijual oleh apotek berdasarkan resep dokter. Katanya lagi, penindakkan hukum terhadap PNS pada Puskesmas Kembang Tanjong, Safrizal AMk, yang menjual obat daftar G di toko obat miliknya itu untuk memberikan efek jera. “BPOM kan sudah mengambil tindakan, dari pemerintah daerah bagaimana? Nah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam memberikan izin operasional dan mencabut izin,” sebut Zulkifli.

Dikatakan Zulkifli, Dinas Kesehatan Pidie seharusnya selektif dan mewanti-wanti setiap pemilik toko obat, apotek, dan klinik yang sedang mengurus izin agar mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan. “Jangan izin sudah keluar tapi tidak berani nutupnya saat melakukan pelanggaran,” kata Zulkifli. “Jadi dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk menertibkan hal-hal seperti ini.”

Dok. sinarpidie.co.

Pengurusan izin toko obat Mustajeub menjadi apotek baru dilakukan pada Juni 2019. Hal itu dapat ditelusuri dari rekomendasi dari Keuchik Aron Asan Kumbang, Kecamatan Kembang Tanjong, Pidie, untuk pendirian apotek tersebut yang bernomor 11/AK/VI/2019.

Kepala Seksi Kefarmasiaan pada Dinas Kesehatan Pidie Ulia Maksum SSi Apt mengatakan, izin pendirian apotek dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pidie, sedangkan Dinas Kesehatan Pidie hanya mengeluarkan rekomendasi. “Ada tim khusus di Dinas Kesehatan Pidie untuk rekomendasi apotek,” kata Ulia Maksum, Selasa, 18 Februari 2020.

Kepala Dinas Kesehatan Efendi SSos MKes mengatakan selama pemohon rekomendasi izin pendirian apotek memenuhi syarat tak alasan bagi pihaknya untuk tidak mengeluarkan rekomendasi tersebut.  “Sejauh gedung ada, apoteker ada, assisten apoteker ada, lemari penyimpanan obat ada. Jika sudah memenuhi syarat, kita lakukan verfikasi lalu kita keluarkan rekomendasi tersebut. Jika masih ada syarat yang belum dipenuhi maka kita minta untuk dilengkapi,” tuturnya, Selasa, 18 Februari 2020.

Selasa, 18 Februari 2020, sinarpidie.co menyambangi toko obat yang kini sudah meningkat statusnya menjadi Apotek Mustajeub di jalan Kembang Tanjong-Teupin Raya, Gampong Aron Asan Kumbang, Kecamatan Kembang Tanjong.

sinarpidie.co dapat membeli dua jenis obat yang masuk ke dalam obat daftar G—Reco Tetes Telinga dan Xiltrop Sirup— pada Apotek Mustajeub tanpa harus menyertakan resep dokter.

Safrizal AMk, pada sinarpidie.co, mengatakan Apotek Mustajeub memiliki apoteker dan asisten apoteker. “Apotek ini juga sudah mengantongi surat izin praktik perawat,” kata Safrizal AMk, Selasa, 18 Februari 2020.

Amatan sinarpidie.co, Safrizal tampak sibuk melayani warga yang berdatangan untuk berobat ke apoteknya.

Penelusuran sinarpidie.co pada sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sigli, status terdakwa yang dijerat dengan tindak pidana kesehatan sejak 2013 hingga 2020 rata-rata ialah penjual jamu dan penjual kosmetik. []

Reporter: Diky Zulkarnen, Candra Saymima.

Komentar

Loading...