DPRA Gunakan Hak Angket

Plt Nova di Ujung Tanduk

·
Plt Nova di Ujung Tanduk
Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dalam rapat Jumat, 23 Oktober 2020, telah memutuskan untuk menggelar rapat paripurna dengan agenda usulan pelaksanaan hak angket pada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada Selasa, 27 Oktober 2020 mendatang.

sinarpidie.co — Anggota DPRA menyerahkan usulan hak angket pada pimpinan DPRA— Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dan Wakil Ketua Safaruddin— pada Kamis 22 Oktober 2020 kemarin.

Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Fahlevi Kirani, mengatakan keputusan DPR Aceh sebelumnya adalah menolak seluruhnya jawaban Plt Gubernur Aceh atas Interpelasi DPR Aceh. Untuk itu, kata dia, DPRA menggunakan hak konstitusional lainnya terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, yaitu hak angket.

“Ada lebih dari 50 persen anggota DPRA menandatangani usulan hak angket tersebut,” kata politisi PNA tersebut.

Kata dia lagi, yang dibutuhkan DPRA untuk merealisasikan hak angket tersebut adalah melakukan penyelidikan dan pembuktian lebih dalam terhadap masalah-masalah yang ada dalam materi interpelasi sebelumnya. “Nantinya panitia angket akan bekerja untuk menyelidiki lebih dalam lagi,” kata Fahlevi Kirani.

Hadir dalam penyerahan tersebut para inisiator hak angket, yaitu Fahlevi Kirani dari Fraksi PNA, Irfanussir dari Fraksi PAN, Tarmizi SP dari Fraksi Partai Aceh, Irawan Abdullah dari Fraksi PKS, dan TR Keumangan dari Fraksi Partai Golkar. Hadir juga dalam penyerahan tersebut para ketua fraksi di DPRA.

Rapat paripurna hak angket

Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dalam rapat Jumat, 23 Oktober 2020, telah memutuskan untuk menggelar rapat paripurna dengan agenda usulan pelaksanaan hak angket pada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada Selasa, 27 Oktober 2020 mendatang.

Pelaksanaan hak angket tersebut merupakan lanjutan dari penolakan terhadap jawaban Plt Gubernur Aceh terkait interpelasi DPRA. Dalam tanggapan DPRA terhadap jawaban Plt Gubernur yang dilaksanakan dalam rapat paripurna Selasa, 29 September 2020 lalu, DPRA menegaskan menolak seluruh jawaban Plt Gubernur.

Penetapan Komisioner KIA dan pelantikan Nova

Selain persoalan hak angket, dalam rapat paripurna Selasa pekan depan, DPRA juga akan menetapkan anggota Komisi Informasi Aceh yang baru dipilih oleh DPRA.

Persoalan lain yang dibahas dalam rapat Badan Musyawarah Jumat, 23 Oktober 2020, adalah terkait pelantikan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menjadi gubernur definitif sisa masa jabatan 2017-2022.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan pelantikan gubernur akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. “Terkait jadwal pelantikan, DPRA telah menjadwalkan pada awal November 2020. Kita tentukan jadwalnya dari tanggal 1 sampai 15 November. Setelah itu, DPRA akan berkoordinasi dengan Kemendagri terkait kesiapan waktu Mendagri Pak Tito Karnavian,” kata Dahlan Jamaluddin. []

Loading...