Plt Gubernur Aceh Halangi Kerja Pengawasan DPRA

·
Plt Gubernur Aceh Halangi Kerja Pengawasan DPRA
Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin. Sumber foto: mediaaceh.co.

sinarpidie.co--Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah menolak memberikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (DPA-SKPA) tahun anggaran 2020 kepada DPRA. Melalui surat bernomor 180/2137 tanggal 5 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sekda Aceh Taqwallah, pada poin ke-3, Plt Gubernur menyatakan bahwa tidak menjadi kewajiban bagi Pemerintah Aceh untuk menyampaikan dokumen APBA, penjabaran APBA dan juga DPA kepada DPRA.

Surat tersebut merupakan balasan atas surat kedua yang dikirimkan DPRA. Dua surat tersebut bernomor 160/136 tanggal 17 Januari 2020 dan 160/283 tanggal 3 Februari 2020. Kedua surat tersebut berisi permintaan DPA dan ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah c/q Sekda Aceh Taqwallah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, dalam keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Kamis, 20 Februari 2020 menjelaskan bahwa secara konstitusional, DPRA berhak dan berkewajiban meminta dokumen tersebut untuk menjalankan kewenangan pengawasan terhadap eksekutif.

“Dokumen tersebut dibutuhkan oleh komisi-komisi di DPRA yang akan melakukan rapat dengan mitra kerja, yaitu SKPA. Dengan dokumen itu, kata Dahlan, anggota DPRA di komisi tahu konteks dan konten program SKPA,” sebut Dahlan.

Politisi Partai Aceh ini juga meminta Pemerintah Aceh untuk tidak merasa lebih superior dari legistatif. “Jangan saling menegasikan. Mari sama-sama secara sinergi membangun dan mengurus Aceh. Satu sama lain harus saling menghormati terhadap kewenangan konstitusional dan tupoksi masing-masing,” kata Dahlan Jamaluddin.

Terkait surat penolakan memberikan DPA kepada DPRA yang ditandatangani oleh Sekda Aceh, Dahlan menjelaskan bahwa Qanun APBA, Pergub Penjabaran APBA dan juga DPA SKPA adalah dokumen publik. Semua rakyat Aceh, kata dia,  berhak untuk tahu dan bisa mengakses dokumen tesebut. “Jangan sampai publik menilai ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pemerintah Aceh dan menghalang-halangi kerja pengawasan oleh DPRA,” katanya. “Ada banyak hak dan kewenangan lainnya yang bisa digunakan oleh DPRA. Jadi, jangan menghalangi kerja-kerja DPRA." []

Komentar

Loading...