Plt Direktur Akper Pemkab Pidie: Pengelolaan Keuangan Akper Diatur dalam Perbup

·
Plt Direktur Akper Pemkab Pidie: Pengelolaan Keuangan Akper Diatur dalam Perbup
Ruang Pudir II Akper Pemkab Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—  Plt Direktur Akademi Keperawatan (Akper) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Rahmi Inayati SKM MKes menampik dugaan pihaknya melakukan penggelapan uang Rp 1 milar yang bersumber dari SPP dan biaya pendidikan di perguruan tinggi Diploma III Keperawatan tersebut pada tahun 2019.

Kata dia, dalam pengelolaan Akper Pemkab Pidie, pihaknya merujuk Peraturan Bupati Pidie Nomor 19 tahun 2013 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Akper dibebankan pada APBK Pidie, uang pembangunan, biaya sumbangan pengembangan pendidikan (SPP), dan biaya kegiatan pendidikan.

“Perbup tersebut mengatur bahwa uang pembangunan, SPP, dan uang kegiatan pendidikan bukan penerimaan daerah dan dapat digunakan langsung oleh Akper. Yang kita laporkan ke Pemkab hanya pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBK Pidie,” katanya, Kamis, 6 Agustus 2020. “Dana yang bersumber dari SPP digunakan untuk kegiatan akademik belajar-mengajar, dan bimbingan mahasiswa, sedangkan dana yang bersumber dari biaya pendidikan seperti Praktik Belajar Lapangan atau PBL dibebankan pada setiap mahasiswa per kegiatan.”

Baca juga:

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Pidie tahun anggaran 2019, menemukan pendapatan Akper senilai Rp 1.064.279.408,34 yang bersumber dari SPP mahasiswa dan biaya kegiatan pendidikan selama tahun 2019 berpotensi disalahgunakan karena tidak dilaporkan pada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan dikelola di luar mekanisme APBK. []

Loading...