Pil Pahit Pemangkasan Siltap Perangkat Gampong di Pidie siapa yang Mau Telan?

·
Pil Pahit Pemangkasan Siltap Perangkat Gampong di Pidie siapa yang Mau Telan?
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dr Taqwallah MKes dalam kunjungannya ke Kota Sigli, dalam salah satu rangkaian Gerakan Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau (BEREH), yang digelar di Gedung Pidie Convention Center, Senin, 16 Desember 2019. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Pemotongan Siltap perangkat desa di Pidie tahun ini merupakan sebuah ironi di tengah pandemi Covid-19. Para perangkat desa ini memiliki beban kerja yang lebih untuk merealisasikan program-program bantuan sosial Pemerintah Pusat, seperti penyaluran BLT Dana Desa, bansos BST, dan bansos-bansos lainnya yang notabenenya disalurkan untuk meringankan dampak ekonomi warga negara di tengah deraan pandemi Covid-19. 


sinarpidie.co - Penghasilan tetap (Siltap) perangkat gampong di Pidie pada tahun 2021 turun secara signifikan. Sejumlah keuchik dan perangkat gampong di Pidie menyesalkan pemotongan Siltap perangkat gampong secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie tanpa melibatkan perwakilan keuchik. 

Sekretaris Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Pidie, Agussani, mengatakan pemotongan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa di Pidie akan berdampak terhadap kinerja mereka. “Apalagi Siltap kepala dusun turun signifikan. Ini akan berpengaruh terhadap kinerja mereka nantinya,” kata Agussani

Apdesi Pidie, kata Agussani, menyesalkan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie yang tidak membuka ruang musyawarah dalam pengambilan keputusan pemotongan Siltap perangkat desa di Kabupaten Pidie. 

Keuchik Gampong Kramat Dalam, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, M Zaini A Karim, mengatakan salah satu dampak yang akan terjadi akibat pemotongan penghasilan tetap perangkat desa di gampong yang ia pimpin pada tahun 2021 adalah mandeknya pembagian porsi kerja di dalam pemerintah gampong.  “Mereka (perangkat desa) tidak akan maksimal lagi dalam bekerja akibat Siltap berkurang secara signifikan. Akibatnya, beban kerja tersebut menjadi tanggung jawab keuchik nantinya,” kata M Zaini, Senin, 8 Maret 2021.

Hingga berita ini diturunkan, sinarpidie.co belum memperoleh informasi yang valid kapan gelombang aksi massa untuk menentang kebijakan tersebut akan digelar. "Untuk konsolidasi belum terlaksana karena kami masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan. Tapi ini harus dilawan agar ke depan praktik semena-mena seperti ini tidak akan bertambah parah dilakukan," kata M Zaini. "Kami juga akan memboikot anggota DPRK Pidie melakukan kunjungan ke gampong-gampong, karena mereka tidak mempertimbangkan azas keadilan dalam proses penganggaran."

Diperkirakan akan banyak perangkat desa akan mengundurkan diri tahun ini. Pemangkasan Siltap perangkat desa di Pidie tahun ini merupakan sebuah ironi di tengah pandemi Covid-19. Para perangkat desa ini memiliki beban kerja yang lebih untuk merealisasikan program-program bantuan sosial Pemerintah Pusat, seperti penyaluran BLT Dana Desa, bansos BST, dan bansos-bansos lainnya yang notabenenya disalurkan untuk meringankan dampak ekonomi warga negara di tengah deraan pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Pidie, Mutiin SIP MSi, meminta para perangkat gampong di Pidie untuk mengedepankan semangat kebersamaan dalam bertugas melayani masyarakat.  “Karena kondisi keuangan daerah sedang tidak stabil, Siltap perangkat gampong turun. Saya meminta para perangkat gampong tetap melaksanakan tugas sebaik mungkin,” katanya, Senin, 8 Maret 2021.

Peraturan Bupati Pidie nomor 10 tahun 2021 tentang Penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Tuha Peuet Gampong serta Honorarium Imam dan Bilal Meunasah dalam Kabupaten Pidie tahun 2021 mengatur penghasilan tetap keuchik Rp 2.426.640 per bulan.

Sementara, penghasilan tetap sekretaris gampong Rp 1.500.000, kasi/kaur gampong Rp 900.000, kepala dusun Rp 500.000, dan kaur keuangan Rp 900.000 per bulan.

Tahun lalu, dalam Peraturan Bupati Pidie nomor 13 tahun 2020 tentang Penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Tuha Peuet Gampong, serta Honorarium Imam dan Bilal Meunasah dalam Kabupaten Pidie tahun 2020 ditetapkan bahwa penghasilan tetap keuchik Rp 2.426.640 per bulan, penghasilan tetap sekretaris gampong Rp 2.224.420 per bulan, kaur gampong Rp 2.022.200, kepala dusun atau ulee jurong Rp 2.022.200 dan bendahara gampong Rp 2.022.200. []

Loading...