Klik Tambang

13 tahun tsunami Aceh

Pidie tak Miliki Program dan Fasilitas Mitigasi Bencana

·
Pidie tak Miliki Program dan Fasilitas Mitigasi Bencana
Kepala BPBD Pidie Apriadi SSos. (sinarpidie.co/Ayu Muliana).

sinarpidie.co--Perhatian pemerintah untuk mitigasi bencana di Pidie masih sangat minim. Kabupaten ini bahkan belum memiliki rambu-rambu evakuasi pada jalan raya.

“Untuk sirine peringatan dini tsunami belum terpasang dan rambu evakuasi juga belum ada sama sekali,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie, Apriadi SSos yang diwawancarai di ruang kerjanya di Sigli, Jumat 22 Desember 2017.

Menurutnya, tujuh tahun BPBD Pidie berdiri, program-program mitigasi bencana terkendala dengan anggaran.

“Tidak tersedianya anggaran dari APBK untuk mitigasi bencana. Yang ada sekarang dari BNPB Pusat anggarannya hanya untuk pemadam kebakaran,” kata dia lagi.

Kendala lainnya, menurut dia, kondisi posisi pantai Kabupaten Pidie secara geografis  memiliki garis jalur pantai  yang panjang.

BPBD Pidie hanya melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang tanggap bencana. Sedangkan anggaran penelitian untuk kebencanaan di pidie, kata Apriadi, sama sekali tidak tersedia.

“Untuk biaya mitigasi saja belum ada apalagi untuk biaya penelitian. Itu belum ada sama sekali,” tuturnya.

Hingga saat ini, BPBD Pidie hanya memiliki program-program pendidikan kebencanaan seperti desa tanggap bencana di beberapa kecamatan, khususnya di Kecamatan Tangse. “Anggarannya di  langsung dari BNPB pusat,” kata dia lagi.

Di lain sisi, Apriadi juga mengatakan, meskipun pendidikan kebencanaan pernah dilakukan di sekolah-sekolah—sekolah tanggap bencana— namun program tersebut belum terintegerasi dalam kurikulum sekolah.

“Masih menjadi ekstrakurikuler. Itu pun hanya sekolah sekolah tertentu. Harapan saya, pendidikan kebencanaan ini termasuk dalam mata pelajaran kurikulum sekolah, agar siswa-siswa memiliki pengetahuan sejak dini mengenai bencana dan siaga bencana,” tuturnya.

Tidak memiliki qanun kebencanaan

Aceh memiliki Qanun  Nomor 5 tahun 2010 tentang Penanngulangan Bencana. Namun, Pidie sendiri belum memiliki qanun penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, BPBD Pidie masih mengadopsi PP BNPB dan Qanun Nomor 5 Tahun 2010.

Apriadi SSos mengakui, dalam sepuluh tahun terakhir bencana alam yang sering terjadi di Pidie adalah bencana ekologis, seperti banjir dan tanah longsor, yang dikarenakan ulah manusia sendiri yang melakukan illegal logging dan tambang serampangan.

“Penebangan hutan yang semakin marak adalah pemicu utama banjir dan longsor. Banjir juga disebabkan oleh wilayah resapan yang mulai kurang karena pembangunan. Karena pertumbuhan penduduk semakin meningkat sehingga pada wilayah wilayah resapan di bangun ruko dan perumahan.  Namun di sini peran pemerintah harus lebih maksimal dalam menyusun tata ruang kota  yang benar agar masalah banjir ini dapat terselesaikan,” tutupnya.

Baca juga:

Komentar

Loading...