Perubahan Penjabaran APBA 2020 Lewat Pergub Tidak Dikonsultasikan dan Tidak Dibahas Bersama DPRA

·
Perubahan Penjabaran APBA 2020 Lewat Pergub Tidak Dikonsultasikan dan Tidak Dibahas Bersama DPRA
Gedung DPRA. Sumber foto: anteroaceh.com.

Perubahan Penjabaran APBA 2020 tidak dikonsultasikan dan tidak dibahas bersama DPRA. Dalam perubahan pertama APBA 2020, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020, Gubernur Aceh Nova Iriansyah hanya menyampaikan pemberitahuan lewat surat Nomor 503/1730/2020 tertanggal 1 Agustus 2020. Apa yang akan terjadi jika DPRA menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBA 2020, sementara DPRA sendiri tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam empat kali perubahan penjabaran APBA 2020?

sinarpidie.co - Gubernur Aceh Nova Iriansyah melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dengan empat kali perubahan penjabaran APBA tahun anggaran 2020 lewat peraturan gubernur atau Pergub. Hal itu terungkap saat Nova Iriansyah membacakan jawaban atas pendapat dan rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBA 2020, Kamis, 19 Agustus 2021 malam di Gedung DPRA.

"Pada November dilakukan sebanyak dua kali perubahan, yakni Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBA tahun 2020, yang ditetapkan dan diundangkan pada 6 November 2020; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBA tahun 2020, yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 November 2020," kata Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Sebelumnya,  perubahan pertama APBA tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 38 Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 dan Perubahan Kedua APBA tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2020 tanggal 08 September 2020.

Kata Nova, perubahan penjabaran APBA tahun 2020 dilakukan untuk pemenuhan kekurangan penganggaran pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tahun anggaran 2020, pemenuhan kebutuhan anggaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRA, dan penyesuaian rekening belanja pada kegiatan Dana Alokasi Khusus Museum dan Taman Seni dan Budaya Aceh.

Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) hanya sebesar 36,03 persen, katanya, dikarenakan tidak terealisasinya belanja bantuan sosial dan "karena belum disalurkannya belanja dana bagi hasil ke kabupaten atau kota".

Lantas bagaimana sebenarnya proses perubahan penjabaran APBA 2020 lewat Pergub?

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh atas penyesuaian target pendapatan dan rasionalisasi belanja pada perubahan APBA tahun 2020 menunjukkan bahwa rasionalisasi pendapatan tidak didasarkan pada pagu terbaru.

"Dalam Perubahan Ketiga APBA TA 2020, pendapatan transfer belum sesuai dengan pagu yang seharusnya, dikarenakan kurang dianggarkan sebesar Rp 8.164.184.836. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sesuai dengan pagu yang seharusnya, dikarenakan lebih dianggarkan sebesar Rp 20.685.666.619. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah belum sesuai dengan pagu yang seharusnya, dikarenakan kurang dianggarkan sebesar Rp 56.894.662.062," demikian dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh terhadap Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah Aceh Tahun 2020.

Selain tidak didasari pagu terbaru, penyesuaian target pendapatan dan rasionalisasi pengurangan belanja pada perubahan APBA juga belum sesuai ketentuan. BPK menemukan bahwa rasionalisasi berupa pengurangan anggaran belanja barang/jasa dan belanja modal pada perubahan APBA melalui Pergub tidak mencapai 50 persen sebagaimana diamanatkan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020.

Selanjutnya, penganggaran belanja penanganan COVID-19 belum sepenuhnya didukung ketersediaan dana dan pengurangan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 dialokasikan untuk kegiatan yang tidak terkait penanganan Covid-19.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Azhar Abdurrahman, yang membacakan Penyampaian Pendapat Banggar DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020, menyebutkan bahwa penyesuaian atau perubahan penjabaran APBA yang ditetapkan lewat Pergub Aceh tidak melalui pembahasan dan konsultasi dengan DPRA.

Akibatnya, Banggar DPRA tidak dapat menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBA 2020. []

Loading...