Perkumpulan IPDP, Perkumpulan Para Penyandang Disabilitas yang Melek Hak Ekosob

·
Perkumpulan IPDP, Perkumpulan Para Penyandang Disabilitas yang Melek Hak Ekosob
Rumah semi permanen di Gampong Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, yang menjadi Sekretariat IPDP. (sinarpidie.co/Firdaus).

Terdapat 35 penyandang disabilitas yang tercatat sebagai anggota Ikatan Persaudaraan Disabilitas Pidie (IPDP). IPDP menjadi ujung tombak untuk memperjuangkan hak-hak para penyandang disabilitas di Pidie, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

sinarpidie.co — Pada 2016, selama satu tahun penuh, Sulaiman, 48 tahun, tidak mengantongi kartu tanda penduduk atau KTP. Pada tahun itu, Sulaiman baru pindah ke Gampong Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, dari Gampong Lhong Cut, Banda Aceh. KTP lamanya dengan alamat Lhong Cut ditarik karena ia membutuhkan KTP baru dengan alamat yang baru: Gampong Blang Asan.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pidie saat itu masih beralamat di Kompleks Kantor Bupati Pidie. Kini, kantor ini telah pindah di gedung dua lantai di depan RSUD Teungku Chik Ditiro Sigli.

Di kantor tersebut, ayah lima anak ini harus mondar-mandir dari satu ruangan ke ruangan lainnya karena KTP barunya dinyatakan telah hilang entah di kantor camat, entah di kantor keuchik, secara misterius.

Sulaiman tidak mau menyogok, dan ia membayar hal itu dengan kembali lagi ke kantor tersebut dua hari kemudian dengan membawa Kartu Keluarga (KK) yang asli. Kenyataan bahwa para pegawai di kantor tersebut tahu bahwa Sulaiman merupakan seorang penyandang disabilitas netra samasekali tak menggerakkan mereka untuk membantu Sulaiman mengantongi KTP yang baru. Sulaiman akhirnya menyerah. “Beberapa waktu kemudian, saya lantas meminta tolong pada salah seorang pegawai di sana, yang kebetulan dikenalkan oleh tukang ojek, untuk mengurus KTP saya. Saya tidak mau lagi pergi ke kantor tersebut,” kata Sulaiman, Selasa, 4 Mei 2021.

Ia tak mau menyebut nama pegawai Disdukcapil yang membantunya, dan ia juga menolak lebel calo ditabalkan pada sang pegawai yang telah membantunya tersebut. Namun, tak ada padanan kata yang pantas, selain calo, untuk menggambarkan praktik yang dilakukan sang pegawai. Ajaibnya, di kolom alamat di KTP Sulaiman yang baru tertera: Gampong Kramat Luar.

Beberapa waktu kemudian, setelah mengikuti serangkaian pelatihan tentang hak-hak penyandang disabilitas, yang difasilitasi LSM Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat Aceh (PASKA), Forum Bangun Aceh (FBA), CBM Australia, dan Australia Aids melalui program Aceh Community Based Inclusive Development, Sulaiman sadar bahwa bukan hanya bangunan kantor Disdukcapil Pidie yang secara fisik samasekali tidak memenuhi persyaratan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, —tidak ada ram atau tangga yang ladai untuk kursi roda, tidak ada pintu masuk utama yang otomatis dengan sensor, dan tidak ada ruangan yang memiliki label dan nama dalam huruf braille atau tulisan sentuh— melainkan pelayanan publik di kantor tersebut juga tidak ramah bagi para penyandang disabilitas sepertinya.

Ketua IPDP, Sulaiman. (sinarpidie.co/Firdaus).

Saat ini, Sulaiman menjabat sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Disabilitas Pidie (IPDP), sebuah perkumpulan yang dibentuk pada 2018 silam. Perkumpulan tersebut terdiri dari penyandang disabilitas daksa, netra, wicara, rungu wicara, dan cerebral palsy. “Tujuan kami mendirikan IPDP agar kami, para penyandang disabilitas, bisa memperjuangkan hak-hak kami. Semenjak UU Nomor 6 tentang Penyandang Disabilitas diterbitkan pada 2016, masyarakat disabilitas memiliki hak-hak yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Tanpa wadah, mensosialisasikan hak-hak para penyandang disabilitas pada penyandang disabilitas itu sendiri akan sulit, apalagi mensosialisasikan hal itu pada masyarakat non-disabilitas,” kata Sulaiman.

Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities pada 2011 melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Lalu, terbitnya UU Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Beberapa hal yang diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2016, di antaranya jaminan bahwa negara memfasilitasi aksesibilitas para penyandang disabilitas terhadap gedung, jalan, sarana transportasi, informasi, komunikasi, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Anggota IPDD menggelar rapat sekurang-kurangnya sebulan sekali. Setiap bulan, mereka juga menggelar pengajian di mana pembicara yang hadir berasal dari Dinas Syariat Islam Pidie. Terdapat 35 penyandang disabilitas yang tercatat sebagai anggota IPDP.

Sulaiman, bersama istrinya, Rahmati, 38 tahun, kini tinggal di sebuah rumah semi permanen di Gampong Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli. Rumah tersebut merupakan sekretariat IPDP. Rumah bercat kuning yang telah tergelupas sana-sini itu tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie di bawah Dinas Sosial Pidie. Sama seperti Sulaiman, Rahmati juga seorang penyandang disabilitas netra.

Di rumah itu Sulaiman membuka klinik pijat. Tarifnya Rp 50 ribu untuk sekali pijat.

Kepala Dinas Sosial Pidie, Drs Muslim, mengatakan pihaknya akan merehab bangunan semi permanen yang sebelumnya digunakan untuk rumah dinas itu. “Rencananya dalam waktu dekat ini saya juga akan ke sana untuk menjaring apa saja kebutuhan mereka yang mampu kita fasilitasi untuk diusulkan dalam anggaran,” kata Drs Muslim, Selasa, 4 Mei 2021.

ACBID

Program Aceh Community Based Inclusive Development (ACBID) atau Pembangunan yang Inklusif bagi Disabilitas di Aceh di Pidie mulai berjalan sejak 2016 silam.

Koordinator Projek ACBID-PASKA, Maimun, mengatakan di Pidie, program tersebut dijalankan di enam kecamatan: Grong-Grong, Pidie, Simpang Tiga, Indrajaya, Sakti, dan Mutiara. “Kita juga memfasilitasi pembentukkan 25 kelompok swadaya masyarakat atau KSM inklusi di enam kecamatan tersebut,” tutur Maimun, Selasa, 4 Mei 2021. “Jumlah penyandang disabilitas dan pengasuh dampingan kami di enam kecamatan 462 orang.”

Di KSM yang bergerak di bidang simpan pinjam dan usaha aneuk mulieng (emping melinjo), masyarakat disabilitas dan non-disabilitas saling berinteraksi.

“Arah program kami pada pemberdayaan ekonomi, sosial, advokasi, dan desa inklusi,” katanya. “Di konteks pemberdayaan ekonomi, kami telah menyelenggarakan pelbagai pelatihan vokasi, seperti pelatihan menjahit, service alat elektronik, memijat, dan pelatihan mengoperasikan komputer.”

Koordinator Projek ACBID-PASKA, Maimun. (sinarpidie.co/Firdaus).

KSM hanya tersebar di enam kecamatan di Pidie, tapi Ikatan Persaudaraan Disabilitas Pidie (IPDP) tidak membatasi anggotanya berdasarkan kecamatan. “Harapannya, IPDP menjadi ujung tombak untuk memperjuangkan hak-hak para penyandang disabilitas,” tutur Maimun lagi.

Maimun menjelaskan upaya pertama yang pihaknya lakukan adalah mendorong masyarakat non-disabilitas dan masyarakat disabilitas saling berinteraksi sosial. “Umumnya, penyandang disabilitas minder berbaur dalam masyarakat. Sebaliknya, masyarakat non-disabilitas menstigma masyarakat disabilitas tidak mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan maksimal,” tuturnya.

Di tingkat gampong, pemerintah gampong didorong untuk melibatkan masyarakat disabilitas dalam setiap tahapan pembangunan, mengalokasikan anggaran untuk program-program pemberdayaan masyarakat disabilitas, dan menyediakan aksesibilitas fisik di meunasah-meunasah (surau) dan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Hal itu, kata Maimun, sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta Peraturan Bupati (Perbup) Pidie sebagai turunan dari Permendes tersebut.

“Meunasah tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga tempat digelarnya musyawarah-musyawarah gampong. Itu alasan mengapa meunasah harus ramah penyandang disabilitas. Di meunasah harus ada ram, ada kursi roda, dan di tempat wudu harus ada tempat duduk di depan keran air wudu,” katanya.

Maimun juga menuturkan bahwa sebenarnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie telah mengatur tentang bangunan fasilitas perkantoran di Lingkungan Pemkab Pidie yang memenuhi persyaratan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung. Namun, hal itu tidak benar-benar diimplementasikan.

Menjadi mentor

Di depan Sekretariat Ikatan Persaudaraan Disabilitas Pidie (IPDP), berdiri sebuah kedai papan berukuran 3 x 5 meter, tepatnya di pinggir Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Pidie. Itu adalah tempat reparasi alat-alat elektronik milik Bahagia, 45 tahun. Ia adalah bendahara IPDP.

Di IPDP, para penyandang disabilitas dimentori oleh penyandang disabilitas di dalam organisasi tersebut. Bahagia memiliki caranya sendiri untuk mengajari anggota IPDP yang sedang belajar cara memperbaiki alat-alat elektronik. “Belajar alat elektronik tidak mungkin hanya bisa dilakukan di dalam ruang belajar tapi harus praktik. Saya meminta mereka membawa alat elektronik yang rusak dan memperbaikinya di kedai ini. Di depan saya langsung,” kata Bahagia, Selasa, 4 Mei 2021.

Bahagia, 45 tahun. Ia adalah bendahara IPDP. (sinarpidie.co/Firdaus).

Bahagia pernah duduk di bangku SMKS Alfitri Beureunuen. Namun, tiga bulan menjelang kelulusannya di STM, pada 1994, dia mendapat undangan untuk mengikuti pelatihan atau kursus reparasi alat-alat elektronik di Palembang, Sumatera Selatan. Ia memilih pergi ke Palembang dan tidak mengikuti ujian kelulusan.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Sulaiman: ia mengajari penyandang disabilitas netra anggota IDP tentang teknik memijat secara professional. []

 

Loading...