Sejarah

Percik Api Sumatra Thawalib

·
Percik Api Sumatra Thawalib
Daud Beureueh (tengah dan bertongkat) bersama ulama Aceh. Foto repro dari Daud Beureueh Pejuang Kemerdekaan yang Memberontak.

SETELAH hancurnya sistem pendidikan tradisional di Aceh—dayah— karena keterlibatan para pimpinan dayah dalam perang melawan Belanda membuat Belanda semula begitu yakin bahwa Islam di Aceh telah “jinak” pada kekuasaan kolonial. Itu terjadi bertahun-tahun setelah Snouck Hurgronje tiba di Aceh pada 1891.

“Snouck menyarankan agar pemerintah kolonial tidak mengganggu kegiatan ibadah atau ritual masyarakat Aceh, tapi memangkas aktivitas politiknya,” tulis Nezar Patria dkk dalam Daud Beureueh Pejuang Kemerdekaan yang Memberontak. “[…] Islam sebagai politik harus diawasi, dan Islam sebagai agama harus dibiarkan.”

Doktor sastra Arab lulusan Universitas Leiden pada 1880 itu ditugaskan ke Aceh setelah 16 tahun Belanda menduduki Aceh. Usianya saat itu 34 tahun. Atas permintaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda ia melakukaan penelitian yang hasilnya digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan keputusan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Aceh. Snouck menyelesaikan salah satu karyanya: De Atjehers. Di Aceh, ia hanya berdiam sejak 16 Juli 1891 hingga 4 Februari 1892.

Adalah Van Heutsz, yang diangkat menjadi gubernur sipil dan militer di Aceh pada 1898 dan dijuluki sang penakluk Aceh, yang menjadikan hasil penelitian dan nasihat-nasihat Snouck sebagai dasar menjalankan pemerintahan di Aceh.

“Politik penaklukan seluruh Aceh dengan tangan besi yang dipegang teguh oleh Van Heutsz diteruskan oleh pengganti-penggantinya, yaitu Jhr. J. C. van der Wijck, Juni 1904 - Mei 1905, G.C.E. van Daalen, Mei 1905 - Juni 1908, dan H.N.A. Swart, Juni 1908 – September 1908,” sebut Ibrahim Alfian dalam dalam Perang di Jalan Allah.

Ibrahim Alfian, dalam Perang di Jalan Allah, membagi Perang Aceh-Belanda dalam tiga fase. Pertama, fase agresi Belanda pertama pada April 1873 dan agresi kedua pada Desember 1873. Dalam fase pertama ini, pertempuran berlangsung di lapangan terbuka. Fase kedua ialah ketika uleebalang memimpin perang di daerah-daerah mereka masing-masing, lalu fase terakhir adalah perang rakyat yang dipimpin ulama setelah para uleebalang menyerah pada Belanda.

Karena Islam sebagai dokrin politik di Aceh dipusatkan di dayah-dayah, tak heran jika dayah yang memantik pemberontakan dibakar, sedangkan dayah yang sudah “jinak”—pemimpin agama di dayah tersebut semata-mata memberikan pelajaran agama—disokong dan dibiayai oleh Belanda.

“Peperangan pula yang menyebabkan banyak tempat pengajian agama atau dayah yang digunakan sebagai pusat kegiatan perlawanan menjadi abu, seperti dayah di Lambada yang terbakar bersama kumpulan kitabnya yang sangat banyak,” tulis Ibrahim Alfian dalam Perang di Jalan Allah.

Dalam Revolusi di Serambi Mekkah Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949, Nazaruddin Sjamsuddin menuliskan: “Kehancuran dayah menyebabkan sistem pendidikan agama di Aceh tidak mampu menyediakan pengajaran yang lebih maju.”

Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, situasi itulah yang mendorong pelajar Aceh belajar ke luar daerah, terutama ke Sumatera Barat dan Timur Tengah.

Baca juga:

Hingga pada 1939 tercatat 348 volksschool (sekolah dasar di tingkat gampong) dan 45 vervolgschool (lanjutan sekolah dasar) telah dibangun Belanda. Itu adalah sekolah untuk rakyat.

Sementara, untuk anak-anak Eropa, Belanda menyediakan sekolah dasar ELS atau Europeesche Lagere School, dan anak-anak uleebalang mengenyam sekolah dasar di HIS atau Hollands Inlandse School. Sekolah tingkat menengah atau MULO hanya ada satu di Aceh saat itu.

“Tidak lama kemudian pendidikan dasar yang disediakan melalui volkschool tiga tahun ini tidak lagi memuaskan masyarakat Aceh yang sudah mencicipi kehidupan baru di kota-kota. […] gubernemen nyaris tidak memberi jalan pada rakyat biasa untuk menikmati pendidikan Barat yang berharga. Oleh karena itu, keinginan para lulusan volkschool untuk melanjutkan pendidikan tahun 1920-an dipenuhi oleh pihak swasta,” tulis Anthony Reid dalam bukunya Sumatera Revolusi dan Elite.

Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, meski masyarakat Aceh yang mengakses pendidikan dasar di sekolah Belanda mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pertumbuhan kelompok intelektual di Aceh sangat lambat karena Belanda sengaja membatasi akses pendidikan lewat pengelompokkan sekolah yang rasis dan pengelompokkan kelas sosial.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, Muhammadiyah masuk ke Aceh pada 1928 dan Taman Siswa pada 1932. Muhammadiyah membangun HIS Islam atau semacam madrasah di Banda Aceh pada 1928. “Pada 1938 dua organisasi pendidikan ini telah menjalankan tujuh HIS di berbagai kota di Aceh, hampir sama banyaknya dengan HIS yang dijalankan oleh pemerintah Belanda,” sebut Anthony Reid dalam bukunya Sumatera Revolusi dan Elite.

Di satu sisi, antagonisme antara pendidikan swasta lewat dua organisasi tersebut dan Pemerintah Belanda terjadi. Pada lapisan lainnya, dua organisasi tersebut mendapat cap Minangkabau dan Jawa di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain, anak-anak uleebalang yang melanjutkan sekolah berjenjang serupa pola piramida di mana puncaknya hanya ada di Batavia atau Jakarta dan Bandung juga mendapat perlakuan yang rasis dari siswa dan guru Eropa sehingga mereka juga ikut merumuskan perlawanan.

Ulama di Aceh saat itu juga mendirikan madrasah modern seperti yang dibangun Muhammadiyah dan Taman Siswa, salah satunya adalah Jamiatul Diniyah yang didirikan Daud Beureueh pada 1931.

Guru-guru yang mengajar di madrasah-madrasah modern di Aceh—selepas Dayah dibuat mati suri dan mengalami disorientasi oleh Snouck dan Van Heuzt serta para penerusnya—rata-rata adalah lulusan Sumatera Thawalib di Sumatera Barat.

Fikrul Hanif Sufyan, dalam Menuju Lentara merah Gerakan Propagandis Komunis di Serambi Mekah 1923-1949, di sekolah Sumatra Thawalib, salah seorang guru yang paling berpengaruh di sana, Haji Datuk Batuah, memadukan Marxisme dengan Islam untuk melawan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Fikrul Hanif Sufyan, yang mengutip Het Communische ter Sumatra’s Wetkust (Schrieke, 1928), dalam Menuju Lentara merah Gerakan Propagandis Komunis di Serambi Mekah 1923-1949, menyebutkan “bermula dari Thawalib, paham komunis akhirnya menyebar [...], dibawa para lulusan sekolah tersebut ke daerah asalnya. […] Oleh masyarakat setempat, ajaran ini disebut ilmu kuminih, menurut Schrieke merupakan perpaduan ajaran Islam dengan ide anti penjajahan Belanda, antiimperialisme, antikapitalisme, dan ajaran Marxis”.

Perkiraan Snouck bahwa Islam di Aceh telah "jinak" pada Belanda meleset. Sembilan tahun setelah Jamiatul Diniyah berdiri, para ulama progresif di Aceh juga mendirikan PUSA, Pemuda PUSA, menerbitkan majalah Penjoeloeh, dan memiliki sekolah untuk mencetak guru (Sekolah Pendidikan Guru di Bireun). []

Loading...