Perbup Perubahan Penjabaran APBK Pidie Rampung, Total Anggaran untuk Covid-19 Rp 26,7 M

·
Perbup Perubahan Penjabaran APBK Pidie Rampung, Total Anggaran untuk Covid-19 Rp 26,7 M
Rapat dengar pendapat antara TAPK dan tim Badan Anggaran di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRK Pidie, Kamis, 18 Juni 2020.

sinarpidie.co—Peraturan Bupati (Perbup) Pidie tentang perubahan penjabaran APBK Pidie 2020 terkait pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 telah rampung dan telah ditandatangani oleh Bupati Pidie Roni Ahmad.

Hal itu disampaikan anggota Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Pidie, yang juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Pidie Mustafa SE MSi dalam rapat dengar pendapat dengan tim Badan Anggaran di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRK Pidie, Kamis, 18 Juni 2020.

“Kalau tim Banggar hanya butuh dokumen hasil penyesuaian anggaran dan dokumen Perbub, kami sudah menyiapkan dokumen tersebut,” kata Mustafa.

Setelah mendengar tanggapan tersebut, Wakil Ketua DPRK Pidie, Fadli A Hamid, yang memimpin rapat dengar pendapat tersebut mengatakan pihaknya membutuhkan kedua dokumen itu untuk terlebih dahulu dipelajari sebelum memanggil kembali TAPK dalam waktu dekat.

“Untuk hari ini, sidang diskor dulu, dan dalam waktu dekat akan kami panggil kembali TAPK,” kata Fadli.

Sebelumnya, rapat tersebut dipimpin Ketua Banggar DPRK Pidie, yang juga Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail.

Sekda Pidie Idhami SSos MSi menguraikan latar belakang dan dasar hukum penyesuaian APBK Pidie tahun anggaran 2020.

Kata dia, hal itu dilakukan dengan merujuk  Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April tentang Percepatan Peneyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID-19), serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian lokal dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

“TAPD semula memperoleh data total berkurangnya target pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat Rp 103.548.744.951,” kata Idhami.

Kata dia, paskaberkurangnya pendapatan Pidie dari dana transfer pusat, TAPD melakukan penyesuaian belanja daerah sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, yakni melakukan rasionalisasi belanja pengawai, rasionalisasi belanja barang/jasa, dan rasionalisasi belanja modal. “Penyesuaian belanja ini masih sebatas untuk menyesuaikan total pendapatan yang berkurang sejumlah Rp 103.548.744.951,” kata Idhami.

Namun, kata dia, setelah memangkas belanja pengawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal ternyata hanya cukup untuk menutupi kekurangan dana transfer pusat Rp 103.548.744.951.

Untuk penanganan Covid-19 pada bidang kesehatan, penyediaan jaring pengamanan sosial, penanganan dampak ekonomi, yang tak tertampung meski telah dilakukan pemangkasan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, bersumber dari DAK Fisik pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teungku Chik di Tiro, DAK Non Fisik pada Dinas Kesehatan (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) serta DBH-CHT pada Dinas Kesehatan dengan total anggaran Rp 16.793.531.575.

“Lalu Rp 10.000.000.000 ditambah dari SILPA 2019. Dengan demikian total anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Pidie adalah Rp. 26.793.531.575,” sebut Sekda. []

Loading...