Penyewa Tanah Berpindah Tangan, Piutang Retribusi Rp 1,3 M tak Tertagih

·
Penyewa Tanah Berpindah Tangan, Piutang Retribusi Rp 1,3 M tak Tertagih
Pasar Beureunuen, Pidie. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co- Salah satu alasan mengapa piutang retribusi daerah pada senilai Rp 1,3 miliar belum tertagih karena banyaknya aset tanah yang telah berpindah tangan dari satu penyewa ke penyewa lainnnya. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Pidie Zulkifli ST, Selasa, 11 Agustus 2020, di Kota Sigli.

"Banyak yang telah berpindah tangan tapi tidak melapor, dan ada yang telah meninggal. Akibatnya, ketika kita datang untuk mengutip retribusi, penyewa mengatakan telah menyerahkan retribusi pada pihak yang menyewa sebelumnya. Karena kondisi tersebut terjadinya tunggakan, dan tunggakan tersebut juga bukan terjadi saat ini saja tapi dari sebelum-sebelumnya juga terjadi tunjakan
jadi. Bukan karena saya jadi kepala dinas di sini terjadi tunggakan," katanya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Pidie tahun anggaran 2019, menemukan bahwa pengenaan tarif retribusi pasar grosir dan pertokoan tahun 2019 tidak mengikuti Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 tahun 2011 tentang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Dengan kata lain, pemungutan retribusi atas sewa tanah, bangunan permanen, semi permanen, los tertutup, dan sewa kios, tidak menggunakan besaran tarif sewa sesuai Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 tahun 2011 tentang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Di samping itu, terdapat sejumlah objek retribusi, yang dalam pemungutan retribusi, merujuk Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, menyimpang dari qanun tersebut. Sebagai contoh, penyewa tanah Pemkab Pidie telah membangun bangunan di atas tanah tersebut dan menyewakan bangunan yang berdiri di atas tanah Pemkab Pidie tersebut pada pihak lain.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sewa tanah baik untuk usaha maupun tempat tinggal pribadi melalui surat perjanjian yang diterbitkan Kepala Disperindagkop UKM Pidie Zulkifli ST kepada 40 dari 1.163 penyewa tanah dengan total luas tanah yang disewa 21.555,5 meter persegi dan tersebar pada 11 kecamatan di Pidie juga tidak mendapat persetujuan Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Idhami SSos MSi selaku pengelola barang milik daerah (BMD).

Baca juga:

Selanjutnya, pemungutan retribusi daerah pada Disperindagkop UKM Pidie, yang dillakukan oleh 12 pihak ketiga atau pengelola/fackter pada 2019 dengan mekanisme perjanjian penunjukkan, belum diatur dalam peraturan bupati atau Perbup.

"Fackter adalah masyarakat tertentu yang kita tunjuk untuk membantu tugas kerja dinas. Sumber daya kita sedang terbatas, memang belum di atur dalam Perbup tapi jika ada perbub akan lebih baik. Fackter itu dari sebelum-sebelumnya memang telah ada sebelum saya di sini. Fackter hanya penugasan, tanggung jawab tetap di Disperindagkop," sebutnya Zulkifli ST. []

Loading...