Pengelolaan Dua Pelabuhan Perikanan di Pidie Dialihkan pada DKP Aceh

·
Pengelolaan Dua Pelabuhan Perikanan di Pidie Dialihkan pada DKP Aceh
Kondisi pelabuhan perikanan (PP) Kuala Pasi Peukan Baro. Dok. sinarpidie.co.

sinarpidie.co — Pengelolaan pelabuhan perikanan (PP) Kuala Pasi Peukan Baro, Kecamatan Kota Sigli, dan PP Kuala Tari, Kecamatan Kembang Tanjong, akan diserahkan pada Pemerintah Aceh dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh sebagai pengguna aset.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie Ir H M Hasan Yahya MM, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap pada DKP Pidie, Zulfikar Ismail, mengatakan dua pelabuhan perikanan atau PP itu sudah masuk ke dalam rencana induk pelabuhan nasional. “Jika tidak kita serahkan ke provinsi, dua PP ini akan turun kelas menjadi TPI dan tidak bisa dibangun lagi Pemerintah Aceh dan Kementrian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah Aceh dan kementrian tidak bisa lagi melakukan pengembangan. Yang bisa mereka lakukan pada dua PP tersebut hanyalah merehab bangunan,” kata Zulfikar Ismail pada sinarpidie.co. Senin, 20 September 2021.

Kebijakan DKP Pidie itu mendapat kritikan dari Panglima Laot Pidie, Hasan Basri. “Mengapa harus diserahkan ke provinsi dan apa kerugian serta keuntungan bagi nelayan di Pidie?” kata Hasan, mewakili masyarakat nelayan saat melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRK Pidie, Fadhli A Hamid SE, di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRK Pidie.

Dalam pertemuan antara perwakilan masyarakat nelayan, jajaran DKP, jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dinas Perhubungan Pidie, Hasan Basri juga mempertanyakan peran Pemkab Pidie untuk membantu masyarakat nelayan terkait kebijakan perizinan melaut kapal 7 hingga 30 GT yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. “Terakhir tentang Rancangan Qanun Tentang Panglima Laot Pidie yang hingga kini belum dibahas dan belum disahkan,” tutur Hasan.

Baca juga:

Wakil Ketua DPRK Pidie, Fadhli A Hamid SE, menuturkan bahwa "terkait persoalan perizinan melaut, hal itu memang sudah sesuai dengan regulasi yang ada”.

“Di daerah yang lain juga berlaku hal yang sama,” katanya. "Namun, terkait penyerahan dua PP ke provinsi, kita akan tanyakan kembali pada dinas terkait, regulasi apa, dan mengapa harus di serahkan ke provinsi." []

Loading...