Pengelolaan Akper Pemkab Pidie Masih Terkatung-Katung

·
Pengelolaan Akper Pemkab Pidie Masih Terkatung-Katung
Akper Pemkab Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab Pidie tidak lagi membuka pendaftaran dan menerima mahasiswa baru karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, anggaran untuk Akper ini, yang bersumber dari APBK Pidie, jalan terus. Pada 2020, misalnya, Rp 1,7 miliar digelontorkan untuk Akper ini meski tak ada lagi aktivitas belajar mengajar di sana.

sinarpidie.co— Sejak tahun 2017, Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab Pidie tidak lagi membuka pendaftaran dan menerima mahasiswa baru karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Angkatan terakhir yang diyudisium pada Novermber 2019 jumlahnya 112 mahasiswa. Kini, kami berkantor hanya untuk melayani mahasiswa yang mengurus leges ijazah, pendaftaran uji kompetensi dan sejumlah keperluan lainnya,” kata salah seorang dosen pada Akper Pemkab Pidie, Iskandar, Selasa, 28 Juli 2020.

Kendati tak lagi memiliki mahasiswa, anggaran yang bersumber dari APBK Pidie, yang dialokasikan untuk Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab Pidie pada tahun anggaran 2020 ialah senilai Rp 1.770.155.911.

Dosen yang dimiliki Akper Pemda Pidie, kata Iskandar lagi, berjumlah 18 dosen. “Ditambah satu tenaga staf PNS. 18 tenaga dosen PNS tersebut sudah memiliki ijazah S2. Bahkan salah seorang dosen sudah selesai S3,” katanya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh, dalam LHP LKPD Pemkab Pidie tahun anggaran 2019 mencatat, pengelolaan Akademi Perawatan (Akper) tidak sesuai urusan Pemkab Pidie dan meminta penyelenggaraan Akper dialihbina ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Fraksi Partai Gerindra DPRK Pidie, dalam laporan pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Pidie tahun anggaran 2019, meminta Pemkab Pidie untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Pemkab Pidie dan Universitas Malikul Saleh (Unimal) dalam hal pengalihan status Akper Pemkab Pidie kepada Unimal.

Salah seorang dosen pada Akper Pemkab Pidie lainnya, Junaidi, berharap proses pengalihan pengelolaan Akper Pemkab Pidie ke Unimal dapat berjalan secepatnya. “Kita optimis dalam masa transisi ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Rencana penyatuan Akper Pemkab Pidie ke Unimal telah dijajaki sejak awal-awal tahun 2020.  Saat itu, Pemkab Pidie membuat surat permohonan penyatuan Akper ke Unimal.  Permohonan Pemkab Pidie mendapat respon yang bagus dari Unimal,” kata Junaidi, Selasa, 28 Juli 2020.

Asisten II Setdakab Pidie Buchari AP MSi mengatakan pihaknya akan mempelajari hal itu. “Akan kita dalami terlebih dahulu,” katanya, Senin, 3 Agustus 2020. []

Loading...