Pengantar Film Dokumenter "Ulah Mafia Tanah Jalan Tol Padang Tiji di Hutan Produksi"

·
Pengantar Film Dokumenter "Ulah Mafia Tanah Jalan Tol Padang Tiji di Hutan Produksi"
Dok. sinarpidie.co.

PT Aceh Nusa Indrapuri mengantongi IUPHHK-HTI sejak Februari 1997 lewat SK.95/Kpts-II/1997 dengan luas lahan 111.000 hektare di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie. Izin ini berlaku hingga 5 Agustus 2035. Pemanfaatan hutan, secara adat, di Kemukiman Paloh didasari Keputusan Bupati Pidie Nomor: 140/342/Kep.02/2016 Tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Lantas, apakah akta jual beli dan sporadik spontan para terduga mafia tanah di Gampong Pulo Hagu Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, memiliki keabsahan sebagai alas hak pembayaran ganti kerugian proyek pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh?

Dari 12 kilometer panjang jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh yang terbentang di 15 gampong di Kecamatan Padang Tiji, enam kilometer di antaranya berada di kawasan hutan produksi.

Di satu pihak, di hutan produksi ini, PT Aceh Nusa Indrapuri mengantongi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI). Perusahaan yang berkantor pusat di Menara Batavia Lantai 30 Jalan KH Mas Mansur Kav. 126, Jakarta 10220 ini mengantongi IUPHHK-HTI sejak Februari 1997 lewat SK.95/Kpts-II/1997 dengan luas lahan 111.000 hektare di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie. Izin ini berlaku hingga 5 Agustus 2035. Di lain pihak, sebagian besar hutan produksi yang akan dilintasi jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Padang Tiji ini berada di dalam kawasan pemanfaatan hutan secara adat Kemukiman Paloh, berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 140/342/Kep.02/2016 Tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Keputusan Bupati Pidie ini terbit pada 11 Juli 2016.

Luas Mukim Paloh, yang meliputi 12 gampong, adalah 7.189 hektare. Batas-batasnya: sebelah utara berbatasan dengan Mukim Tanjong; sebelah selatan berbatasan dengan Mukim Kunyet; sebelah timur berbatasan dengan Mukim Peudaya, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.

Tetapi, di tengah proses pengadaan tanah untuk jalan tol, salah satu gampong—Gampong Pulo Hagu Tanjong— di Kemukiman Tanjong, Kecamatan Padang TIji, mengklaim bahwa 110 persil tanah, dengan total luas 957.872 meter persegi di hutan produksi, berada di dalam administrasi gampong tersebut. Letak gampong ini berdekatan dengan Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Kemukiman Paloh.

Di dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor 590/1008/2017 Tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh, Gampong Pulo Hagu Tanjong memang tertera bersama 14 gampong lainnya di Kecamatan Padang Tiji. Namun, mengklaim 957.872 meter persegi lahan di dalam Kemukiman Paloh/hutan produksi konsesi PT Aceh Nusa Indrapuri berada di dalam administrasi Gampong Pulo Hagu Tanjong adalah hal yang mengada-ngada dan tidak memiliki dasar hukum.

Konsultasi publik pengadaan tanah jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh di Padang Tiji digelar pada 5 Oktober 2017 di Yayasan Mina Raya, Padang Tiji. Dalam waktu seminggu, pada 12 Oktober 2017, mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menerbitkan SK tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh.

Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah atau panitia setelah terbitnya Penlok.

Berbeda dengan konsultasi publik dan Penlok yang dikebut dalam waktu seminggu, hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berlangsung selama setahun. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut ditempel di kantor Keuchik Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Kemukiman Paloh, pada 10 September 2018.

Warga Gampong Pulo Hagu Tanjong melayangkan protes terkait penempelan data-data bidang tanah yang masuk ke dalam Gampong Jurong Gampong Cot Paloh dan mengklaim bahwa lahan-lahan tersebut berada di Gampong Pulo Hagu Tanjong. Alhasil, panitia pelaksana pengadaan tanah, yang digawangi Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, melakukan inventarisasi, identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk kedua kali.

Baca juga:

Inventarisasi dan identifikasi atau pengukuran yang kedua dilakukan tidak hanya di dua gampong tersebut, tapi pada seluruh bidang tanah di 15 gampong yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan tol. Hasilnya pun tak lagi diumumkan di kantor keuchik atau meunasah masing-masing gampong.

Dalam musyawarah bentuk ganti kerugian yang digelar pada Selasa, 14 Januari 2020 di Balai Desa Kantor Camat Padang Tiji, lahan-lahan yang sebelumnya diumumkan-- 10 September 2018-- di Kantor Keuchik Gampong Jurong Gampong Cot Paloh telah tercatat sebagai lahan yang berada di Gampong Pulo Hagu Tanjong.

Pemilik lahan dadakan selama proyek tol digarap tidak hanya terjadi di Pulo Hagu Tanjong, tapi sejumlah individu juga diduga melakukan pelbagai upaya untuk mendapatkan alas hak sebagai dasar pembayaran ganti kerugian proyek jalan tol, seperti mencari legalitas di pengadilan.

Peta Wilayah Mukim Paloh, Kecamatan Padang Tiji, berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 140/342/Kep.02/2016 Tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

Pengadilan Negeri (PN) Sigli, setidaknya, telah menyidangkan perkara sengketa tanah di hutan produksi/hutan adat Kemukiman Paloh dengan nomor perkara 13/Pdt.G/2019/PN.Sgi dan nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Sgi. Ironisnya, hakim yang memutus perkara patut diduga tidak meneliti keabsahan dokumen (alas hak) penggugat dan tergugat serta menutup mata atas pendudukan tanpa hak (wilde occupatie) di hutan produksi yang notabenenya berada di konsesi HTI Aceh Nusa Indrapuri (SK.95/Kpts-II/1997) dan hutan adat Kemukiman Paloh (Keputusan Bupati Pidie Nomor: 140/342/Kep.02/2016 Tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie).

Sejak kapan negara mengakui keabasahan akta jual beli (AJB) antara satu individu dan individu lainnya di kawasan hutan produksi?

Apakah 110 sporadik yang dikeluarkan mantan Keuchik Pulo Hagu Tanjong, Hanif, di atas konsesi HTI PT Aceh Nusa Indrapuri dan hutan adat Kemukiman Paloh memiliki keabsahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?

Keberadaan pemerintahan mukim di Aceh merupakan amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Turunannya, salah satunya, adalah Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Mukim. []

Loading...