Pengadilan Tinggi Tambah Vonis Hukuman Mantan Kadisparbudpora Pidie

·
Pengadilan Tinggi Tambah Vonis Hukuman Mantan Kadisparbudpora Pidie
Lokasi pengadaan tanah untuk lapangan sepakbola dan trek atletik di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie. Dok. sinarpidie.co.

sinarpidie.co—Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus korupsi pengadaan tanah lapangan sepak bola dan trek atletik di Indrajaya, Pidie, yaitu mantan Kadisparbudpora Pidie Arifin Rachmad dan Ibrahim Nyak Mad, swasta, dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara.

Vonis putusan banding ini lebih tinggi daripada vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh di mana baik Arifin maupun Ibrahim yang dihukum empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara.

“Terdakwa melalui kuasa hukumnya terlebih dahulu mengajukan banding. Setelah mengetahui terdakwa mengajukan banding, Kejari Pidie melalui JPU mengajukan banding setelah tujuh hari menerima putusan,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sigli Naungan Harahap SH, Rabu, 17 Juni 2020. “Majelis hakim sependapat dengan tuntutan JPU karena konstruksi hukumnya dalam putusan sebelumnya di pengadilan tingkat pertama sudah jelas terlihat unsur perbuatan yang menyebabkan adanya kerugian negara yang cukup besar. Kemudian, berdasarkan fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini sudah disusun dan direncana dari awal sedemikian rupa.”

Persekongkolan itu, kata Naungan, terjadi sejak pengalihan lokasi pengadaan tanah lapangan olahraga dari Kecamatan Simpang Tiga ke Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya.

Baca juga:

Disebutkannya, pihak-pihak lain yang terlibat, antara lain panitia pengadaan tanah yang tidak kredibel dan upaya tidak menyampaikan kepada para pihak terhadap nilai KJPP.

“Dan adanya unsur kebohongan dan menimbulkan adanya keuntungan bagi orang lain,” kata Naungan Harahap.

Ibrahim Nyakmad juga dihukum membayar uang pengganti kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie sebesar Rp 1.186.024.000, sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh terhadap kerugian dalam pengadaan tanah tersebut. []

Loading...