Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tambah Vonis Pidana Denda PNS Dinkes Pidie

·
Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tambah Vonis Pidana Denda PNS Dinkes Pidie
Apotek (sebelumnya toko obat) Mustajeub di jalan Kembang Tanjung Teupin Raya Gampong Aron Asan Kumbang Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co — Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dengan terdakwa Safrizal, 36 tahun, PNS pada Dinas Kesehatan Pidie, yang menjual obat keras daftar G pada toko obat miliknya—Mustajeub— di jalan Kembang Tanjong- Teupin Raya, Gampong Aron Asan Kumbang, Kecamatan Kembang Tanjong, Pidie, tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sigli terhadapnya, sebagaimana termaktub putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 12 Februari 2020 Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgi, karena hal itu dinilai terlalu ringan.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang diketuai Suyadi SH, dengan hakim anggota Choiril Hidayat SH MH dan Sarjiman SH MHum, dalam salinan putusan Nomor 72/PID/2020/PT BNA tertanggal 28 April 2020, menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 25 juta pada Safrizal dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan penjara.  

Vonis dalam putusan banding ini lebih tinggi daripada vonis majelis hakim PN Sigli yang menjatuhkan pidana denda pada Safrizal  Rp 5 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan penjara.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie mengajukan banding terhadap vonis majelis hakim PN Sigli ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena majelis hakim Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan pidana yang sangat ringan dan jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut umum (JPU) sehingga vonis tersebut tidak memberi efek jera terhadap terdakwa. Dalam tuntutannya, JPU Kejari Pidie menuntut Safrizal divonis pidana penjara selama enam bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider satu bulan kurungan.

Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) pada Kejari Pidie Dahnir SH mengatakan pihaknya telah mengeksekusi putusan majelis hakim PT Banda Aceh tersebut. “Tidak ada upaya hukum lagi. Pidana denda dari Rp 5 juta ke Rp 25 juta,” katanya, Jumat, 24 Juli 2020.

Baca juga:

Diberitakan sebelumnya, Pada 23 November 2018, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh menindak Toko Obat Mustajeub dan menemukan obat-obat daftar G sebanyak 102 jenis.

Mantan Kepala BPOM Banda Aceh Drs Zulkifli Apt mengatakan pada September 2018, BPOM Banda Aceh sudah memberikan pembinaan pada Safrizal, dan ia pun membuat surat penyataan tidak mengulangi perbuatannya: menjual obat-obatan daftar G dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar. Namun, staf Bidang Obat pada Puskesmas Kembang Tanjong ini masih menjual obat-obatan keras tersebut.

Kata Zulkifli lagi, berdasarkan hasil pemetaan pihaknya, banyak toko obat di Aceh yang pemiliknya rata-rata merupakan paramedis dan PNS. “Rekomendasi perizinan toko obat, apotek, dan klinik di dinas kesehatan. Jika ada toko obat pernah diproses secara hukum seharusnya ada sanksi administrasi dari dinas kesehatan. Tutup atau cabut izinnya,” kata Zulkifli, Selasa, 18 Februari 2020 lalu.

Obat daftar G, kata Zulkifli, hanya boleh dijual oleh apotek berdasarkan resep dokter. Katanya lagi, penindakkan hukum terhadap PNS pada Puskesmas Kembang Tanjong, Safrizal AMk, yang menjual obat daftar G di toko obat miliknya itu untuk memberikan efek jera. “BPOM kan sudah mengambil tindakan, dari pemerintah daerah bagaimana? Nah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam memberikan izin operasional dan mencabut izin,” sebut Zulkifli.

Dikatakan Zulkifli, Dinas Kesehatan Pidie seharusnya selektif dan mewanti-wanti setiap pemilik toko obat, apotek, dan klinik yang sedang mengurus izin agar mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan. “Jangan izin sudah keluar tapi tidak berani nutupnya saat melakukan pelanggaran,” kata Zulkifli. “Jadi dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk menertibkan hal-hal seperti ini.”

Pengurusan izin toko obat Mustajeub menjadi apotek baru dilakukan pada Juni 2019. Hal itu dapat ditelusuri dari rekomendasi dari Keuchik Aron Asan Kumbang, Kecamatan Kembang Tanjong, Pidie, untuk pendirian apotek tersebut yang bernomor 11/AK/VI/2019. Kini, Toko Obat Mustajeub statusnya telah meningkat menjadi apotek. []

Loading...