Penertiban Ternak di Pidie Hanya di Atas Qanun

·
Penertiban Ternak di Pidie Hanya di Atas Qanun
Kawanan sapi berkeliaran di Simpang Kocin Sigli. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co - Penertiban ternak di Pidie tak pernah berjalan efektif sejak Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak dalam Kabupaten Pidie disahkan pada 2012 silam.

Tim penertiban tak bisa berbuat banyak karena tidak tersedianya tempat penampungan ternak sementara dan tidak tersedianya anggaran yang memadai. Oleh sebab itu, setiap hari, kawanan sapi dibiarkan berkeliaran di jalan lintas Banda Aceh-Medan meski peternak dilarang melepaskan hewan ternaknya ke wilayah perkotaan, jalan-jalan umum, dan tempat umum.

Padahal, qanun nomor 7 tahun 2012 tersebut mengatur sanksi pemilik ternak yang ingin mengambil kembali ternaknya akan dikenakan denda atau biaya penangkapan, pengangkutan, pemeliharaan dan perawatan di tempat penampungan sementara. Qanun ini juga mengatur tentang ternak yang ditangkap akan dilakukan pemeliharaan dan perawatan di tempat penampungan selama 14 hari, dan apabila dalam jangka waktu 14 hari pemilik ternak tidak mengambil ternak yang ditangkap tersebut, maka ternak tersebut akan dilelang.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah (Satpol PP-WH), Farizal, mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap pemilik ternak yang berkeliaran di Pidie belum bisa berjalan secara efektif.

“Banyak laporan yang kami terima dari masyarakat. Tapi, setelah kami lakukan penindakan dengan cara menangkap ternak yang berkeliaran, tidak ada tempat penampungan sementara," kata Farizal, Rabu, 17 November 2021.

Kewenangan mengurusi tempat penampungan ternak hasil penindakan, kata Farizal, merupakan ranah Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpang) Pidie. “Kami pernah beberapa kali melakukan penindakan dengan cara menangkap ternak yang berkeliaran di jalan raya, lalu kami tahan sementara di belakang Kantor Satpol PP-WH Pidie. Beberapa hari kemudian, masalah lain muncul, yaitu bau kotoran ternak yang menyengat. Kami diprotes oleh pegawai di kantor lain yang berdekatan dengan Kantor Satpol PP-WH,” kata Farizal.

Menurut Farizal, upaya penertiban ternak yang berkeliaran di jalan raya harus melibatkan pemerintah gampong. “Sebab, jika masalah penertiban ternak ini hanya dilakukan oleh dinas terkait saja, itu tidak akan efektif,” tuturnya.

Kepala Bidang (Kabid) Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Distanpang Pidie, drh Ernida, mengatakan beberapa tahun yang lalu, pihaknya telah menyiapkan tempat penampungan sementara ternak.

“Lokasinya di kawasan peternakan di Cot Padang Nila, Kecamatan Padang Tiji, Pidie. Tempat penampungan memang jauh dari kota dan membutuhkan biaya yang besar untuk ongkos pengangkutan sehingga tempat penampungan itu tidak digunakan. Tempat penampungan itu mampu menampung sekitar 20 ekor sapi,” kata Ernida, Kamis, 18 November 2021.

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, dalam laporan terhadap pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2022, menyampaikan bahwa Pemkab Pidie perlu mempertegas kembali kewenangan dari masing-masing SKPK yang terkait dan menempatkan anggaran yang cukup untuk penertiban ternak.

“Satpol PP selaku pengemban penegakan Qanun berperan sebagai OPD yang akan menertibkan kawasan ternak yang berkeliaran di tempat yang telah ada larangannya, sedangkan Dinas Pertanian mempunyai kewenangan untuk melakukan karantina, memelihara serta pemungut biaya denda bagi ternak yang telah ditangkap. Dan juga Qanun tentang penertiban ternak perlu dilakukan revisi dengan mempertegas dan memperjelas sanksi bagi si pemilik ternak sebagai upaya efek jera,” demikian bunyi laporan Banggar DPRK Pidie yang disampaikan pada Senin, 15 November 2021. []

Loading...