Banner Stunting
Klik Tambang

Disperkim Pidie

Penerima Rumah Duafa, Anggaran Jalan, Makan, dan Anggaran Minyak di Perkim Pidie

·
Penerima Rumah Duafa, Anggaran Jalan, Makan, dan Anggaran Minyak di Perkim Pidie
Kantor Perkim Pidie. (sinarpidie.co/Mutamimul Ula).

sinarpidie.co--Di areal parkir Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pidie, Norawati, 35 tahun, warga Gampong Krueng Seukuek, Kecamatan Tangse, menenteng sebuah proposal permohonan rumah duafa.

“Belum cukup syarat, karena masih belum lengkap surat tanahnya. Disuruh lengkapi,” kata dia pada sinarpidie.co, Selasa 10 Oktober 2017. “Sebenarnya bisa saya suruh sama orang sekampung, tapi banyak kali minta dan tidak sanggup saya penuhi. Uang di depan. Ongkos jalannya Rp 5 juta.”

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan Perkim Pidie, Rajali, tidak menganggapi desas-desus tentang keberadaan calo untuk memuluskan pembangunan rumah duafa.

“Kita hanya memverifikasi calon penerima rumah duafa di luar dana aspirasi. Ada proposal, ada gambar dasar, itu kita akan turun. Masalah ada yang minta duit, di belakang kita, itu diluar kewenangan kita,” kata dia, Rabu 11 Oktober 2017, di ruang kerjanya.

Dugaan aspirasi dewan dipakai untuk rumah anak sendiri

Marthunis dan Mardha, dua calon penerima rumah duafa di Pidie, diduga adalah anak dan menantu Teungku Ismail Abubakar, anggota DPR Kabupaten Pidie dari Partai NasDem. Dan pos anggaran sebesar Rp. 85 juta per rumah berasal dari dana aspirasi Teungku Ismail, yang “dititipkan” di Dinas Perkim Pidie.

"Perkim Pidie tidak mengeluarkan SPK atau ganing (surat penunjukkan-red). Jadi dana itu tetap di kas daerah. Akan dibahas diperubahan," kata Rajali.

Disinggung mengenai Peraturan Bupati Pidie Nomor 7 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie, di mana dalam pasal 12 ayat (1) huruf a berbunyi: Seksi Perencanaan dan Pembinaan Penyediaan Perumahan melaksanakan tugas menyusun rencana kerja, survey, investigasi dan desain perumahan, Rajali menegaskan, “Iya, verifikasi itu kewenangan Perkim. Perkim di Pidie baru lahir 2 Februari, 2017. Sebelumnya kita masih di BMCK. Jadi pelaksanaan kegiatan yang dananya dari APBK, juga melibatkan eksekutif dan legislatif. Ada anggaran yang dialokasikan oleh DPR menurut Dapilnya. Jadi, anggaran dan kegiatannya dititipkan di dinas teknis. Baik perumahan, pengairan, dan lain-lain. Jadi kita akan verifikasi, kalau tidak tepat sasaran, kita tidak bayar. Dalam Perbub sudah betul.”

Syarat penerima rumah duafa

Untuk pembangunan rumah duafa, kata Rajali, disyaratkan untuk membuat permohonan, melampirkan fotocopy KTP dan KK. “Lahannya, lahan yang legal. Artinya, lahan tidak berstatus sengketa. Dan masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Rajali.

Selanjutnya, calon penerima rumah duafa juga akan dinilai dari segi jumlah tanggungan dalam keluarga, berumur 40 tahun ke atas, dan kondisi rumah adalah rumah tidak layak huni.

“Ajukan pada Bupati. Bupati arahkan ke dinas terkait. Anggaran yang sudah ada akan dibahas di dewan (DPR-red),” kata dia lagi.

Rp 1 milliar untuk makan, perjalanan dinas, minyak mobil

Anggaran yang dianggarkan untuk perjalanan dinas, makan-minum, bahan bakar minyak, dan uang lembur di Dinas Perkim Pidie tahun anggaran 2017 mencapai Rp 1 milliar 50 juta lebih.

“Kalian tidak berhak tahu. Yang berhak bupati dan DPR,” kata Kepala Dinas Perkim Pidie, Zulkifli ST, ketika hendak dikonfirmasi, di ruang kerjanya, Kamis 12 Oktober 2017.

Seharusnya, anggaran sebesar itu bisa meningkatkan kinerja Perkim Pidie, terlebih hanya untuk sekedar menyusun perencanaan dan memverifikasi data calon penerima rumah duafa. []

Reporter: Wahyu Puasana

Komentar

Loading...