Penerbitan Izin Lingkungan Industri Terpadu Pupuk Terindikasi Cacat Prosedur

·
Penerbitan Izin Lingkungan Industri Terpadu Pupuk Terindikasi Cacat Prosedur
Ilustrasi pupuk organik. Sumber ilustrasi: sindonews.com.

sinarpidie.co— Penerbitan izin lingkungan untuk industri terpadu (produksi pupuk, pembasmi hama, pakan, obat tradisional, dan CaO/CaCO3) untuk PT Blang Thoei Luah di Gampong Kambuek Payapi Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Pidie berdasarkan rekomendasi kelayakan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang sebelumnya diajukan oleh pemrakarsa, Fachruddin Haji Kaoy.

“UKL-UPL tersebut dibahas dan diperiksa di tingkat kabupaten oleh Dinas Lingkungan Hidup Pidie. Kuncinya KRK dan sesuai dengan RT RW,” kata Kepala Bidang Pemantauan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Pidie Murdani, Rabu, 22 Januari 2020.

Kata Murdani, izin lingkungan untuk industri terpadu produksi pupuk untuk PT Blang Thoei Luah di Gampong Kambuek Payapi Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Pidie telah sesuai dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034.

“Di kawasan hutan budidaya. Kalau hutan budidaya, tak perlu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH-red). Hutan produksi yang perlu IPPKH,” kata Murdani.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034 mengatur kawasan industri terbagi dalam tiga kelompok, yakni peruntukkan industri besar, menengah, dan industri rumah tangga.

Kawasan peruntukan industri besar seluas 299,84 hektare, yang terbagi di Kecamatan Muara Tiga seluas 199,85 hektare--Gampong Tgk di Laweung, Gp. Mesjid, Kupula, Pawood, Cot, Blang Raya, dan Ujong Pie-- dan di Kecamatan Batee seluas 99,99 hektare yang meliputi Gampong Kulee dan Kareung.

Kawasan peruntukan industri menengah seluas 111,86 hektare meliputi Kecamatan Simpang Tiga seluas 5,80 hektare: Gampong Peukan Sot, Gampong Ceubrek. Lalu, di Kecamatan Kembang Tanjong seluas 71,42 hektare: Gampong Pasi Ie Leubeue, Gampong Krueng Dhoe, Gampong Sukon dan Ara. Di Kecamatan Muara Tiga seluas 18,02 hektare: Gampong Tuha Biheue dan Batee. Terakhir, di Kecamatan Batee seluas 16,62 hektare: Gampong Geunteng Barat dan Geunteng Timur.

Joni ST MT, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaraan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Ex-officio Sekretaris Komisi Penilai AMDAL (KPA) Aceh, mengatakan selama dokumen yang dinilai sebatas dokumen UKL-UPL maka dokumen tersebut cukup diperiksa Dinas LH kabupaten setempat. “Selanjutnya, bupati dapat mengeluarkan izin lingkungan berdasarkan rekomendasi dokumen UKL-UPL. Namun jika dokumennya sekelas AMDAL atau yang berdampak penting pada lingkungan maka harus dibahas oleh Komisi Penilai AMDAL. Seperti di Pidie belum punya Komisi Penilai AMDAL maka dibahas oleh Komisi di provinsi. Jika izin lingkungan tersebut kewenangan bupati, Komisi Penilai AMDAL akan meneruskannya ke bupati,” kata Joni menjelaskan, Rabu, 22 Januari 2020.

Baca juga:

Skala AMDAL, kata Joni ST MT, diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.38/MENLHK/Setjen/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. “Kalau tambang tidak dihitung berdasarkan luasan untuk usaha wajib AMDAL tapi berdasarkan kapasitas produksi. Skala produksi di atas 200 ton per hari masuk wajib AMDAL. Misalnya lagi jalan. Di atas 5 Km, jika ada pembebasan lahan, itu wajib AMDAL. Namun 5 Km tanpa pembebasan lahan, skalanya UKL-UPL,” sebut Joni lagi. “Pupuk besarannya tidak di luasan untuk wajib AMDAL tapi di jumlah produksi dan bahan yang digunakan.”

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.38/MENLHK/Setjen/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mengatur bahwa dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida atau herbisida merupakan kegiatan wajib AMDAL. []

Komentar

Loading...