Pendapatan dari SPP Mahasiswa Akper Dibancak PNS Pemkab Pidie

·
Pendapatan dari SPP Mahasiswa Akper Dibancak PNS Pemkab Pidie
Akper Pemkab Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen)

Sejumlah PNS Pemkab Pidie, yang menggawangi Akademi Keperawatan (Akper), diduga menggelapkan uang Rp 1 milar dari SPP dan biaya pendidikan di perguruan tinggi Diploma III Keperawatan tersebut pada tahun 2019.

sinarpidie.co— Sampai dengan tahun 2019, Akademi Keperawatan (Akper) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie masih berada di bawah kewenangan Pemkab Pidie meskipun Menteri Kesehatan, melalui Surat Keputusan Nomor HK.03.01/I/II/4/01514/2014 tertanggal 28 Maret 2011 telah mengamanatkan Akper Pemkab Pidie segara melakukan alihbina ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Akper ini baru tidak lagi membuka pendaftaran dan menerima mahasiswa baru pada 2017 lalu. Angkatan terakhir yang diyudisium pada Novermber 2019 jumlahnya 112 mahasiswa.

Pendapatan daerah dari biaya pendidikan tak disetor ke Kasda

Pada tahun anggaran 2019, APBK Pidie yang digelontorkan untuk belanja pegawai pada Akper Pemkab Pidie ialah Rp 1.575.479.967 dan untuk belanja barang dan jasa Rp 120.696.000. Realisasi belanja pegawai pada 2019 ialah 1.528.640.3888 atau 97,03 persen dan realisasi belanja barang dan jasa adalah Rp 114.386.405.

Plt Direktur Akper Pemkab Pidie Rahmi Inayati begitu irit bicara. Bahkan, ia menolak hasil wawancara dengannya dipublikasikan. sinarpidie.co telah berkali-kali menyambangi gedung Akper yang sudah terbengkalai yang terletak tepat di sebalah RSUD Teungku Chik di Tiro Sigli, tetapi yang bersangkutan tak berada di tempat. Dihubungi via telepon selular, Plt Direktur Akper Pemkab Pidie Rahmi Inayati juga tak menjawab panggilan.

“Jumlah pegawai atau PNS Pemkab Pidie yang menjadi dosen Akper 18 orang. Satu PNS Pemkab Pidie di Tata Usaha. Status 18 dosen itu merupakan PNS Pemkab Pidie. Selain itu,  Akper ini juga punya tenaga yang non-PNS, tapi saya tidak ingat lagi. Nanti saya ambil datanya dulu,” kata Plt Direktur Akper Pemkab Pidie Rahmi Inayati, Selasa, 4 Agustus 2020 di kediamannya di Gampong Pulo Batee, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie. “Selaku penanggung jawab sementara di Akper Pemda,  saya harus meminta izin dulu ke Pemda terkait  permintaan wawancara dengan wartawan. Saya akan jumpa dulu dengan Pak Fazli Kabag Kesra, dan Asisten II untuk membahas soal ini. Berbicara soal Akper Pemda, saya harus minta izin dulu sama Pemkab Pidie. Sebab Akper itu milik Pemda.”

Sebelumnya, saat masih beroperasi, nilai SPP yang harus mahasiswa bayar per semester ialah Rp 1,5 juta.

“Untuk mahasiswa angkatan terakhir. Sebelumnya, jumlah SPP yang disetor mahasiswa per semester lebih rendah lagi,” kata Iskandar, salah seorang dosen pada Akper Pemkab Pidie, Selasa, 29 Juli 2020 lalu.

Selain biaya SPP, Akper Pemkab Pidie juga mengutip biaya lainnya dari mahasiswa, seperti biaya pembangunan, PPL, praktik, sidang, dan wisuda. “Kalau biaya praktik itu tergantung kemana tempat praktiknya, dan kesepakatan pengambilan biaya dari mahasiswa berdasarkan persetujuan dari orang tua para mahasiswa,” kata Iskandar lagi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Pidie tahun anggaran 2019, menemukan pendapatan Akper senilai Rp 1.064.279.408,34 yang bersumber dari SPP mahasiswa dan biaya kegiatan pendidikan selama tahun 2019 berpotensi disalahgunakan karena tidak dilaporkan dan dikelola di luar mekanisme APBK.

Meski pada tahun anggaran 2019, APBK Pidie yang digelontorkan untuk belanja pegawai pada Akper Pemkab Pidie ialah Rp 1.575.479.967 dan untuk belanja barang dan jasa Rp 120.696.000, pendapatan yang bersumber dari SPP mahasiswa dan kegiatan pendidikan Rp 1.064.279.408,34 ternyata juga digunakan secara langsung untuk operasional Akper. Pada 2019, terealisasi sebesar Rp 1.00.2808.799,63, Rp 439.394.00 untuk belanja pegawai dan Rp 563.414.799,63 untuk belanja barang dan jasa.

Baca juga:

Penggunaan uang tersebut tidak dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bupati Pidie Roni Ahmad baru mengajukan permohonan penyatuan Akper Pemkab Pidie dengan Universitas Malikulssaleh sebagai salah satu pendidikan tinggi pada Kemendikbud pada Februari 2020 melalui Surat Nomor 420/721/2020 tertanggal 17 Februari 2020. Menanggapi permohonan tersebut, rektor Unimal menyetujui penyatuan Akper Pemkab Pidie menjadi program studi di luar kampus utama Unimal pada 17 Maret 2020.

Ironisnya, pada 2020,  Rp 1,7 miliar anggaran yang bersumber dari APBK Pidie tahun anggaran 2020 masih digelontorkan untuk Akper ini meski tak ada lagi aktivitas belajar mengajar di sana: Rp 1.553.606.787 untuk belanja pegawai dan Rp 150.909.124 untuk belanja barang dan jasa. "Kami berkantor saat ini hanya untuk melayani mahasiswa yang mengurus leges ijazah, pendaftaran uji kompetensi dan sejumlah keperluan lainnya,” kata Iskandar, salah seorang dosen pada Akper Pemkab Pidie, Selasa, 28 Juli 2020. []

Loading...