Pendamping Desa Cuma Nama tapi Dapat Gaji

·
Pendamping Desa Cuma Nama tapi Dapat Gaji
Kantor DPMG Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Gaji Pendamping Lokal Desa (PLD) di Pidie Rp 2,5 juta sebulan, Pendamping Desa (PD) Rp 3,8 juta, dan Tenaga Ahli Rp 8,9 juta sebulan. Jumlah PLD di Pidie sebanyak 188 tenaga, PD 90 tenaga, dan enam TA.

sinarpidie.co—Keberadaan pendamping lokal desa (PLD) dalam memfasilitasi Gampong Cot Seutui, Kecamatan Keumala, Pidie, dalam perencanaan pembangunan dan keuangan gampong serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan gampong dapat dikatakan nihil.

Keuchik Gampong Cot Seutui, Kecamatan Keumala, Pidie, Abdul Kadir mengatakan PLD gampong setempat tidak berperan.  “Pedamping lokal desa tidak hadir pada Musdes. Kita maklumi saja,” kata dia, Selasa, 12 Mei 2020.

Selain itu, kata Abdul Kadir, PLD hanya melihat lokasi bangunan di gampong dan menanyakan kendala yang dihadapi keuchik.

“APBG yang buat Si Pan Caleue. Ongkosnya mencapai Rp 20 juta lebih. Itu sudah mencakup semua, termasuk LPJ dan desain gambar. Sudah tiga tahun. Pembuatan APBG pernah diminta oleh PLD tapi tidak saya berikan,” kata Abdul Kadir. “Kita masih belum mampu membuat APBG dan LPJ secara mandiri.”

Nama lengkap pembuat APBG dan LPJ Gampong Cot Seutui yang dimaksud keuchik adalah DM Alfan Syuri S, yang tinggal di Mesjid Ulee Gampong, Kemukiman Bluek, Kecamatan Indrajaya, Pidie.

Kata Abdul Kadir lagi, Gampong Cot Seutui menyelesaikan APBG tahun anggaran 2020, Senin, 11 Mei 2020. “Pengajuan APBG memang sudah telat, sebab terhambat dengan pergantian perangkat dan pemilihan kepala dusun,” kata Abdul Kadir.

“Seharusnya pantau juga pendamping yang buat APBG, jangan saya saja yang dipantau,” kata DM Alfan Syuri S pada 2018 lalu.

Radiah, PLD di Gampong Cot Seutui, Kecamatan Keumala, Pidie, enggan merespon pertanyaan yang diajukan sinarpidie.co. Dihubungi via telepon selular, ia mematikan sambungan telepon.

Hal yang sama terjadi di Gampong Dayah Muara, Kecamatan Indrajaya, Pidie. Keuchik Gampong Dayah Muara, Kecamatan Indrajaya, Pidie, T Hasan, mengatakan selama ini gampong yang dipimpinnya masih menggunakan jasa pihak ketiga dalam penyusunan dokumen APBG dan LPJ. “Kami belum memiliki SDM sendiri yang mampu membuat APBG sehingga kami meminta dibuatkan pada pihak ketiga,” kata T Hasan, Minggu, 10 Mei 2020 lalu. “Diupah pada pendamping.”

Ditanyai lebih lanjut siapa pendamping tersebut, T Hasan memilih untuk bungkam.

Data yang dihimpun sinarpidie.co, Minggu, 10 Mei 2020, baru sekitar 98 gampong dari total 730 gampong di Pidie yang telah mencairkan dana desa tahap pertama. Sebagian besar gampong di Pidie masih dalam tahapan pembuatan APBG tahun anggaran 2020.

Sumber sinarpidie.co yang identitasnya enggan dituliskan mengatakan peran pedamping lokal desa dalam mendampingi gampong selama ini tidak maksimal. “Sebagian besar pedamping lokal desa hanya bekerja untuk laporan tahunan saja. Mereka turun ke gampong hanya untuk mengambil dokumentasi foto dan duduk sebentar dengan keuchik lalu selesai tugas mereka,” kata dia, Minggu, 10 Mei 2020 lalu.

Jumlah pedamping lokal desa (PLD) yang tersebar di 730 gampong di Pidie sebanyak 188 tenaga, pedamping desa (PD) 90 tenaga, dan enam tenaga ahli (TA).

“Seharusnya dengan jumlah sumber daya yang dimiliki, 730 gampong di Pidie sudah bebas dari masalah keterlambatan pencairan dana desa,” tutur sumber sinarpidie.co tersebut.

Seretnya pencairan dana desa tahun anggaran berjalan dan penyampaian LPJ tahun anggaran sebelumnya di Pidie terjadi selama bertahun-tahun. Pada 28 Mei 2018 lalu, misalnya, hanya empat gampong dari 730 gampong yang telah mencairkan dana desa tahap pertama.

Pada tahun anggaran 2019, per Rabu, 11 Desember 2019, meski sisa waktu tutup buku tahun anggaran tersebut 19 hari lagi saat itu, tak satupun dari 730 gampong di Pidie yang telah mencairkan dana desa tahap III. DPMG Pidie saat itu mencatat, salah satu alasan seretnya pencairan dana desa tahap III karena laporan penggunaan dana desa tahap I dan II juga terlambat dilaporkan oleh 730 gampong di Pidie. Belakangan, delapan gampong di Pidie yang pada tahun 2019 tidak bisa mencairkan dana desa tahap ketiga karena gampong-gampong tersebut tidak menyerahkan laporan penggunaan dana desa tahap I dan II.

Salah seorang Tenaga Ahli Infrastruktur Desa di Pidie, Ibrahim Syamaun, mengancam akan melaporkan sinarpidie.co ke ranah hukum jika sinarpidie.co tidak mengklarifikasi berita yang memuat informasi bahwa sebagian besar pedamping lokal desa hanya bekerja untuk menyusun laporan tahunan dan mengambil dokumentasi foto.

“Bila sumber itu tidak mengklarifikasi ucapannya kami akan tempuh jalur hukum. Ingat kami di Pidie ada 283 orang. Saya mau sumber tersebut mengklarifikasi perkataannya dalam waktu 1 x 24 jam terhitung Senin 11 Mei 2020,” kata dia melalui pesan whatsApp.

Baca juga:

Pejabat Pembuat Komitmen Dekonsentrasi P3MD Aceh, yang juga Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong pada DPMG Aceh, T Zul Husni, mengatakan salah satu alasan keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap pertama tahun anggaran 2020 di Pidie berdasarkan in put kendala yang diterima pihaknya ialah penyesuaian perangkat desa sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

“Juga RAB fisik belum selesai. Kemudian masih dilakukan pembahasan R-APBG oleh keuchik dan tuha peuet, dan ada APBG yang sedang diverifikasi oleh camat,” kata T. Zul Husni pada sinarpidie.co, Selasa, 12 Mei 2020. “Harapan kami dari Satker pada tenaga pendamping yang sudah ditempatkan di lokasi tugas masing-masing terus mendorong pemerintah gampong, kecamatan, dan pemerintah kabupaten sehingga dana desa tahap satu bisa tersalurkan.”

T Zul Husni menegaskan pendamping tidak diperbolehkan menerima upah jerih dalam hal pembuatan APBG dan LPJ. “Tapi jika dia mau membuat secara sukarela tanpa upah itu tidak masalah. Jika dibayar, itu sudah melanggar kode etik tenaga pendamping profesional,” katanya.

Dua kali dalam satu tahun, kata dia lagi, pihaknya melakukan evaluasi terhadap seluruh tenaga pendamping di Aceh. “Evaluasi pertama Januari hingga Juni dan evaluasi kedua Juli hingga Desember. Evaluasi inilah yang kita jadikan dasar kontrak tahun selanjutnya,” sebut T Zul Husni. “Setiap bulan para pendamping profesional juga wajib menyampaikan laporan individu yang berisikan kinerja mereka terhadap tupoksi masing-masing.”

Untuk diketahui, gaji PLD Rp 2,5 juta sebulan, PD Rp 3,8 juta, dan TA Rp 8,9 juta. []

Reporter: Diky Zulkarnen, FIrdaus

Loading...