Penataan Tata Batas Areal IPPKH Bendungan Rukoh sedang Berproses

·
Penataan Tata Batas Areal IPPKH Bendungan Rukoh sedang Berproses
Eksploitasi tanah urug di Gampong U Gadeng, Kecamatan Keumala, untuk pembangunan jalan inpeksi Bendungan Rukoh, Pidie, diduga ilegal, karena lokasi tersebut bukanlah lokasi yang masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi mineral bukan logam jenis tanah urug. (sinarpidie.co/Firdaus).

Meski Kementerian PU PR telah mengantongi IPPKH Hutan Produksi Tetap di Pidie untuk Bendungan Rukoh pada 2017 silam,  namun pekerjaan konstruksi belum dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi seluas 345,08 hektare tersebut sebelum penataan tata batas areal izin selesai dilakukan. Kewajiban menyelesaikan tata batas hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama satu tahun setelah izin dikeluarkan.

sinarpidie.co—345,08 hektare dari total 858 hektare lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Rukoh, Pidie, yang masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi (HP) telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK.335/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2017. Kendati demikian, Kementerian PU PR harus terlebih dahulu menyelesaikan penataan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan, baru kegiatan konstruksi di kawasan hutan tersebut dapat dilakukan.

“Izin tersebut atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Artinya, izin tersebut bukan dari perusahaan dan Pemerintah Aceh,” kata Toto Prabowo SHut MSi, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVIII Banda Aceh, Jumat, 16 Agustus 2019.

Di dalam IPPKH yang telah dikeluarkan tersebut, kata dia, tujuan pinjam pakai hutan produksi tersebut ialah untuk pembangunan Bendungan Rukoh, tidak dibenarkan untuk kegiatan lain dan arealnya tetap berstatus kawasan hutan.

“Peruntukkannya harus sesuai dengan izin tersebut,” kata dia lagi. “Hak pemegang izin: berada, menempati, mengelola, dan melakukan kegiatan terkait pembangunan bendungan tersebut.”

Hak pemegang izin yang kedua, katanya lagi, ialah memanfaatkan hasil kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan bendungan rukoh dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai.

“Semisal untuk pembangkit tenaga listrik dan jaringan irigasi,” kata dia, menjelaskan.

Namun, Toto kembali menegaskan, hal itu baru dapat dilakukan setelah tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan clear and clean.

"Konsultan melakukan tata batas dengan supervisi BPKH dan Dinas DLHK Aceh," kata Toto.

Selanjutnya, pemegang izin juga memiliki hak untuk melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan yang tidak dapat dielakkan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau Dana Reboisasi (DR).

“Tetapi tetap mengikuti tata usaha kayu. Ketika dia mau menebang, dia harus melaporkan LHP-nya (Laporan Hasil Produksi-red), karena ada PSDH-DR yang harus dia bayar,” kata dia.

Di samping itu, jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut selama bendungan tersebut beroperasi.

Tata batas masih berproses

“Namun juga ada jangka waktu dia menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Yang pertama, kewajiban menyelesaikan tata batas, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama satu tahun setelah izin dikeluarkan. Kemudian, menyampaikan peta lokasi dalam rangka penanaman rehabilitasi DAS. Bukan langsung penanaman, tapi menyampaikan rencana lokasi penanaman. Peta lokasi,” sebutnya, menguraikan.

Dikatakan Toto Prabowo SHut MSi, kewajiban menata batas IPPKH berhubungan dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh.

Ditanyai sinarpidie.co, meskipun IPPKH tersebut dikeluarkan pada 2017 lalu, namun hingga kini tata batas masih berproses, Toto menjawab, “Mereka (Kementerian PU PR-red) sudah menyurati ke Kementerian Kehutanan bahwa hal itu sedang dalam proses, karena yang menyelesaikan itu nantinya konsultan.”

Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Pidie, Jailani HM Yacob, dalam penyampaian pandangan akhir fraksi pada Penutupan Sidang APBK-P Pidie 2019, Jumat, 16 Agustus 2019 mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pidie harus terlibat dan mengawal status kawasan hutan tersebut.

“Hal ini juga berkaitan dengan pembebasan lahan, mana lahan yang dapat diganti rugi dan mana lahan yang memang masuk ke dalam kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan juga perlu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan,” kata dia. []

Komentar

Loading...