Pemkab Pijay Tak Tempatkan Anggaran untuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

·
Pemkab Pijay Tak Tempatkan Anggaran untuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin
Rapat paripurna I masa persidangan II, Senin, 13 Januari 2020 lalu, di Gedung DPRK Pidie Jaya. (sinarpidie.co/M Rizal).

sinarpidie.co - Pada akhir tahun 2019, Rancangan Qanun (Raqan) tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, dan pada tahun 2020, Qanun Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilembar-daerahkan.

Namun, upaya memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pidie Jaya hanya sebatas di atas kertas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya tidak mengalokasikan anggaran untuk merealisasikan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di tahun 2020 dan 2021.

"Masalahnya adalah keterbatasan anggaran di Pidie Jaya. Kita ingin membantu tapi apa daya. Banyak kegiatan yang direfocussing," ujar Rahmat, Kabag Hukum Setdakab Pidie Jaya, pada sinarpidie.co, Senin 22 November 2021.

Bagi masyarakat miskin Pidie Jaya, yang membutuhkan bantuan hukum, Rahmat menyarankan mereka agar mengakses bantuan hukum pada kantor jasa hukum yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Aceh. "Yang anggarannya ditanggung oleh APBA dan APBN," tuturnya lagi.

Banleg DPRK Pijay tuntaskan pembahasan dua Raqan

Pada tahun 2021, sebanyak sembilan rancangan qanun (Raqan) masuk ke dalam Program Legilasi Daerah (Prolegda). Dari sembilan raqan hanya lima raqan yang telah didukung dengan kelengkapan dokumen, seperti naskah akademik.

"Banleg DPRK telah merampungkan pembahasan dua rancangan qanun untuk tahun ini, yaitu Raqan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu dan Raqan Tentang Perlindungan Anak," tutur Ketua Banleg DPRK Pijay, Fadhillah SHI.

Sementara tiga raqan yang belum selesai dibahas adalah Raqan Tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Raqan Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pidie Jaya, dan Raqan Tentang Pajak Hotel. "Tiga qanun yang belum tuntas ini terkendala anggaran dari Pemkab Pijay," kata Fadhillah SHI lagi. []

Loading...