Pemkab Pijay Siapkan Rp 4,9 M untuk Penambahan BTT Tangani Covid-19

·
Pemkab Pijay Siapkan Rp 4,9 M untuk Penambahan BTT Tangani Covid-19
Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas meninjau ruang isolasi Covid-19 saat peresmian ruang isolasi di Gedung Teungku Chik Pante Geulima tersebut, Senin, 13 April 2020. (sinarpidie.co/M Rizal).

sinarpidie.co-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,9 miliar untuk ditambah dalam belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 di Pidie Jaya. Sebelumnya, Pemkab Pidie Jaya menambah belanja tak terduga Rp 5 miliar sehingga pos anggaran tersebut bertambah dari 1,4 miliar menjadi Rp 6,4 miliar dalam anggaran mendahului perubahan APBK Pidie Jaya 2020.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Jaya Abd Rahman Puteh mengatakan anggaran Rp 5 miliar sebelumnya yang ditambah pada BTT bersumber dari SILPA tahun anggaran 2020, sedangkan anggaran Rp 4,9 miliar yang disipakan untuk penanganan Covid-19 salah satunya bersumber dari DAK Kesehatan Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

“Rencana penambahan Rp 4,9 miliar untuk persediaan ke depan. Rp 6,4 miliar yang digunakan untuk penanganan Covid-19 di Pidie Jaya kami rasa masih mencukupi untuk hari ini,” kata Sekda, Selasa, 14 April 2020. “Andai kata mendesak ke depan, kita pun sudah siapkan.”

Rp 4,9 miliar yang disiapkan Pemkab Pidie Jaya, sebut Abd Rahman lagi, merujuk Keputusan Bersama Menteri Dalam dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. “Bahkan kalau sudah mendesak kita akan sisir lagi dari pos-pos anggaran yang lain,” kata Sekda.

Baca juga:

Batas waktu penyampaian hasil penyesuaian APBD sebelumnya ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, paling lambat tujuh hari sejak ditetapkan instruksi tersebut pada Selasa, 2 April 2020 lalu, diubah menjadi paling lambat dua minggu sejak Instruksi Mendagri tersebut dikeluarkan. Hal itu ditetapkan dalam keputusan bersama Mendagri dan Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Bagi daerah yang tidak menyampaikan hasil realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 maka akan dikenakan sanksi penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH, dan besaran DAU dan/atau DBH yang ditunda tersebut tidak dapat disalurkan kembali pada daerah yang bersangkutan. []

Loading...