Pemkab Pidie Tinjau Ulang Seluruh Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Milik Daerah

·
Pemkab Pidie Tinjau Ulang Seluruh Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Milik Daerah
Penjual beureune (sagu) pada uroe peukan di Pasar Beureunuen, Kabupaten Pidie. Dok. sinarpidie.co.

sinarpidie.co -Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie, Teuku Hendra Hidayat Yoga SSTP Mec Dev, mengatakan pihaknya saat ini sedang menginventarisir aset-aset Pemkab Pidie yang memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Hendra, pihaknya saat ini sedang menyusun draft perubahan aturan perjanjian tarif sewa-menyewa antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie dan pihak ketiga. "Kalau dulunya tarif sewa tanah rendah, kini dalam draft tersebut, harga sewa tanah sudah ditingkatkan. Di samping itu, sesuai PP Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sewa-menyewa tidak boleh dilakukan lebih dari lima tahun. Tapi kenyataannya sekarang, tanah pemerintah daerah, yang di atasnya dibangun ruko, ada yang sudah lebih dari lima tahun terjadinya sewa-menyewa,” kata Teuku Hendra, dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Senin, 9 Agustus 2021.

Namun, ujar Hendra lagi, hal itu tidak dapat dilakukan dengan serta-merta. "Semua ada tahapannya, dan saat ini sedang berproses," tutur Hendra.

Di lain sisi, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie meminta Pemkab Pidie untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022.

"Arah kebijakan keuangan daerah kita selama ini hanya bertumpu dari sumber transfer pusat maupun transfer daerah, sedangkan upaya-upaya Pemkab Pidie untuk meningkatkan PAD sangat lemah. Buktinya, setiap tahun PAD di setiap SKPK selalu tidak sesuai dengan target,” kata Wakil Ketua Banggar DPRK Pidie, Fadli A Hamid.

Pihaknya, kata Fadli, berharap Pemkab Pidie mencari langkah konkrit untuk peningkatan PAD. []

Loading...