Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah Aceh Hanya Alokasikan Rp 179 M untuk Penanganan Kesehatan

·
Pemerintah Aceh Hanya Alokasikan Rp 179 M untuk Penanganan Kesehatan
Sumber ilustrasi: kpk.go.id.

sinarpidie.co- Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 1.792.367.796.000. Untuk penyediaan jaring pengaman sosial, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.393.079.866.946, Rp 219.400.000.000 untuk penanganan dampak ekonomi, dan untuk penanganan kesehatan hanya Rp 179.887.929.054. Angka tersebut berdasarkan data yang diterima Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 16 April 2020.

Hingga Jumat, 1 Mei 2020, Pemerintah Aceh belum mengumumkan rincian anggaran untuk penanganan Covid-19. Di samping itu, Pemerintah Aceh juga belum menyampaikan pagu anggaran dan penjabaran anggaran mendahului APBA-P 2020 untuk penanganan Covid-19 pada DPRA. 

Sebelumnya, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengkalkulasikan, dari total APBA 2020 sebesar Rp 17,2 triliun, terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp 7 triliun atau sebesar 40,96 persen untuk penanganan wabah Covid-19. Angka tersebut merupakan akumulasi dari belanja tidak langsung dan belanja langsung APBA 2020.

“Pada belanja tidak langsung terdapat potensi realokasi sebesar Rp 847 miliar yang merupakan akumulasi belanja hibah dan bantuan Sosial serta penggunaan belanja tidak terduga. Pada pos anggaran belanja langsung, terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dapat dipergunakan untuk penanganan Covid-19. Pada pos belanja pegawai terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp 240,9 miliar yang bersumber dari honor-honor PNS diluar gaji dan tunjangan, yang pada tahun-tahun sebelumnya juga kita minta dipangkas. Angka tersebut tidak termasuk honorarium bagi honorer yang ada di Pemerintah Aceh," sebut Hafidh, Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik MaTA, melalui keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Rabu, 1 April 2020.

Diuraikan Hafidh lagi, pada pos anggaran belanja barang dan jasa terdapat potensi realokasi sebesar Rp 3,3 triliun. Angka tersebut adalah akumalasi dari sejumlah kegiatan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, biaya penyelenggara acara (EO), uang saku peserta pelatihan, souvenir, cindramata, biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri, pakaian dinas termasuk pakaian olahraga dan pakaian adat, biaya konsultan-konsultan dan narasumber, belanja hibah kepada pihak ketiga serta belanja-belanja publikasi pemerintah.

“Angka realokasi ini tidak termasuk belanja barang uang akan diserahkan kepada kabupaten atau kota di Aceh,” kata dia. “Pada pos belanja modal terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp 2,6 triliun. Akumulasi angka tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan belanja modal kendaraan dinas, pengadaan senjata api, serta proyek-proyek jalan, jembatan, bangunan.” []

Loading...