Pembiayaan Daerah Pemkab Pidie 2022 Nol

·
Pembiayaan Daerah Pemkab Pidie 2022 Nol
Bupati Pidie, Roni Ahmad, mengatakan bahwa dalam pembahasan R-APBK Pidie tahun anggaran 2022, Pemkab Pidie tetap mengacu pada mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Pada 2022 mendatang, pembiayaan daerah dalam APBPK Pidie dipastikan nihil atau Rp 0. Lazimnya, pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

sinarpidie.co - Rancangan qanun (Raqan) tentang anggaran pendapatan belanja kabupaten (R-APBK) Pidie tahun anggaran 2022 telah telah disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie dan DPRK Pidie dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Pidie, Rabu, 17 November 2021.

Pendapatan daerah disepakati sebesar Rp. 1.991.501.927.585, dari proyeksi pada saat pembahasan senilai Rp. 1.814.901.123.763 atau menjadi Rp. 176.600.803.822.

Lalu, belanja daerah disepakati Rp 1.991.501.927.585, dari proyeksi pada saat pembahasan senilai Rp 1.814.901.123.763 atau bertambah sebesar Rp. 176.600.803.822. Sementara, pada 2022 mendatang, pembiayaan daerah dipastikan nihil atau Rp 0.

Lazimnya, pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Rapat paripurna penutupan pembahasan R-APBK Pidie 2022 dipimpin Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail. Dalam pengantar, ia menyampaikan pembahasan anggaran tahun-tahun sebelumnya selalu tidak tepat waktu. Tapi pembahasan APBK Pidie 2022 ini berbeda.

"Pada tahun ini, pembahasan R-APBK Pidie tahun anggaran 2022 yang dibahas bersama antara Pemkab Pidie dan DPRK Pidie telah selesai dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang diatur oleh perundangan-undangan,” kata Mahfud.

Selanjutnya, Mahfud berharap, APBK Pidie tahun anggaran 2022 yang telah disetujui bersama harus dijadikan pedoman untuk melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk satu tahun ke depan.

Sementara, Bupati Pidie, Roni Ahmad, mengatakan bahwa dalam pembahasan R-APBK Pidie tahun anggaran 2022, Pemkab Pidie tetap mengacu pada mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. “R-APBK yang telah mendapat persetujuan bersama ini akan segera ditetapkan menjadi qanun setelah melalui tahapan evaluasi. Harapannya, penetapan qanun tentang APBK 2022 bisa diselesaikan tepat waktu,” katanya. []

Loading...