Pembebasan Lahan untuk Bendungan Rukoh Terhambat

·
Pembebasan Lahan untuk Bendungan Rukoh Terhambat
Lokasi pembangunan Bendungan Rukoh. Foto direkam pada Juni 2019. Dok. sinarpidie.co.

sinarpidie.co--Penetapan lokasi (Penlok) pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Rukoh di Pidie telah berakhir pada 2018 lalu sehingga proses pembebasan lahan untuk proyek tersebut terhambat. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Balai Wilayah Sungai Sumatra I Kamal Bahri mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk bendungan tersebut pada Gubernur Aceh, dan Gubernur Aceh telah melimpahkan hal tersebut pada Bupati Pidie.

“Penlok yang dikeluarkan pada 2015 lalu berlaku selama dua tahun dan hanya dapat dilakukan perpanjangan untuk satu tahun. Oleh sebab itu, harus dibuat ulang. Setelah Penlok dikeluarkan, baru BPN bisa melakukan pengukuran. Setelah diukur oleh BPN, baru kemudian kami serahkan pada KJPP untuk dinilai,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Balai Wilayah Sungai Sumatra I Kamal Bahri pada sinarpidie.co, Selasa, 4 Februari 2020.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pidie Saiful Azhari mengatakan hal senada. Pihaknya, kata Saiful, belum bisa melakukan pengukuran jika Penlok pengadaan tanah belum rampung. “Untuk sementara kami belum bisa menjalankannya,” kata dia, saat menerima kunjungan puluhan pemilik tanah di Kecamatan Titeu dan Keumala di kantor BPN Pidie, yang menanyakan ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan Bendungan Rukoh, di Kecamatan Titeu-Keumala, Selasa, 4 Febuari 2020.

Kedatangan masyarakat ke Kantor BPN Pidie untuk memastikan, kapan pengukuran lahan yang akan diganti rugi dilakukan.  “Sebelumnya, pada saat rapat di Kantor Camat Keumala, BPN menyebutkan pembayaran ganti rugi tanah warga sudah selesai pada April 2020,” kata Jamaluddin, salah seorang warga yang hadir dalam pertemuan di Kantor BPN Pidie.

Baca juga:

Asisten I Setdakab Pidie Bahrul Walidin mengatakan pihaknya sedang menjalankan seluruh proses penetapan lokasi pengadaan tanah untuk bendungan tersebut. “Itu menjadi prioritas untuk diselesaikan. Kita sudah memulai hal itu dengan mengeluarkan SK panitia,” kata Bahrul Walidin pada sinarpidie.co, Selasa, 4 Februari 2020.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Balai Wilayah Sungai Sumatra I Kamal Bahri menyebutkan pembayaran ganti rugi lahan yang didasari Penlok pengadaan tanah yang dikeluarkan pada 2015 silam terakhir kali dilakukan pada 2018 lalu.

Kata dia, kebutuhan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Rukoh seluas 858 hektare dan lahan yang sudah dilakukan pembebasan sejak tahun 2015 seluas 71,73 hektare.

345,08 hektare dalam HP

345,08 hektare dari total 858 hektare lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Rukoh, Pidie, yang masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi (HP), sebut Kamal lagi, telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK.335/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2017.  “Tata batas sudah kita selesaikan. Bagi warga yang sebelumnya menggarap lahan di dalam kawasan hutan produksi akan kita cari solusi untuk dibayarkan dengan merujuk peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan hukum nantinya,” tutup Kamal.

PPK Perencanaan Bendungan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera I Nizamuddin mengatakan pihaknya optimis, selama tidak ada hambatan di lapangan, Bendungan Rukoh ditargetkan akan beroperasi pada 2023. “Saat ini galian tugu bendungan hampir rampung dan kita sudah memulai pekerjaan gali terowongan,” kata dia, Selasa, 4 Februari 2020. []

Reporter: Diky Zulkarnen dan Firdaus

Komentar

Loading...