Pembahasan APBK Pidie Jaya 2020 Diduga Cacat Prosedur

·
Pembahasan APBK Pidie Jaya 2020 Diduga Cacat Prosedur
Rapat kerja Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sebagai mitra kerja, Rabu 27 November 2019 di ruang rapat DPRK kabupaten setempat. (sinarpidie.co/M Rizal).

sinarpidie.co—Meski Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya telah dilantik pada Senin, 4 Februari 2019 lalu dan APBK Pidie Jaya 2020 telah disahkan, namun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pidie Jaya tahun 2019-2024 belum diserahkan ke DPRK Pidie Jaya untuk dibahas dan disahkan menjadi qanun.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sebagai mitra kerja, Rabu 27 November 2019 di ruang rapat di gedung DPRK kabupaten setempat.

"Program sudah kita jalankan, tapi payung hukum, yakni RPJM yang seharusnya enam bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya sudah disahkan, sampai sekarang RPJM belum diserahkan ke DPR. Ini perlu diperhatikan," sebut Yusri Abdullah, Anggota Komisi D DPRK Pidie Jaya dari Fraksi PAN.

Sekretaris Bappeda Pidie Jaya, T Muhalil, mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyerahkan dokumen tersebut. "Dalam waktu dekat akan segera kita bahas dengan dewan untuk disetujui secara bersama," kata Muhallil.

Dokumen RPJMD ditetapkan dengan qanun setelah dibahas bersama DPRK lalu ditindaklanjuti dengan dokumen Rencana Strategis lima tahunan Perangkat Daerah (Renstra PD). Turunan Renstra PD diikuti dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk lima tahun ke depan.

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRK Pidie Jaya Edi Saputra yang diikuti oleh anggota Komisi D DPRK Pidie Jata Yusri Abbdullah, Bustami Husen, T. Zikri, Saiful Anwar dan Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya, Hasan Basri. Mitra kerja komisi D yang hadir dalam rapat tersebut adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dishub, Disperindagkop, PDAM dan Dinas Lingkungan Hidup Pidie Jaya.

Komentar

Loading...