Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, Cambuk atau Penjara?

·
Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, Cambuk atau Penjara?
Sumber ilustrasi: tangerang7.com.


Azharul Husna*

Seorang anak perempuan berusia delapan tahun menggenggam gagang payung kuning cerah  saat ia berjalan menuju ke sekolah di bawah rintik hujan. Ia berjalan pelan, melompati genangan air, dan sesekali berlari kecil. Saat melewati sebuah tempat latihan piano, ia menari-nari saat mendengar denting piano. Sekolahnya telah nampak di depan matanya ketika ia dihadang seorang laki-laki yang memintanya berbagi payung.

Payung kuning dan isi tas berserakan sesaat kemudian. Im So Won, anak kecil itu, sekarat. Luka penuh di sekujur tubuhnya. Pelakunya seorang residivis. Ia mengaku mabuk sehingga tidak mengingat apapun.

Si penjahat ini dihukum 12 tahun penjara, sementara akibat kejadian tersebut, Im So Won cacat permanen! Ia trauma pada laki-laki dewasa bahkan pada ayahnya sendiri. Im So Won merasa dirinyalah yang bersalah karena mau membantu orang jahat tersebut. Ia sangat malu untuk kembali ke sekolah dan merasa ingin mati.

Cerita di atas adalah penggalan adegan dalam film Korea yang disutradarai oleh Lee Joon Ik, yang berjudul Hope dan dirilis pada tahun 2013. Saat menonton film ini, saya membayangkan bagaimana jika kejadian tersebut menimpa keponakan saya. Apakah saya bisa dengan rela menerima pelaku  tindakan tersebut dihukum 12 tahun, sementara keponakan saya menderita seumur hidupnya?

Pertanyaan selanjutnya, kekerasan seksual yang sedemikian rupa mengerikan, apakah hanya ada di dalam film?

Faktanya, hari ini (Pikiran Merdeka, 16 Desember 2020) di Bener Meriah, seorang laki-laki ditangkap polisi setelah diadukan oleh istrinya karena telah mencabuli anak kandungnya yang berusia 15 tahun sejak  sang anak duduk di kelas 2 Sekolah Dasar.

Bulan lalu, di Abdya, seorang laki-laki melakukan pelecehan seksual dan pengancaman kepada tiga anak berusia sekitar tujuh tahun. Sementara, di Aceh Utara, seorang ayah mencabuli anak kandungnya. Di Lhokseumawe, juga sempat geger kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan agama dan banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak.

Kasus demi kasus terpampang sepanjang waktu, seperti kisah-kisah FTV yang temanya yang tak pernah berubah. Hanya berganti-ganti nama pelaku dan korban tetapi kisahnya sama. Lagi-lagi pertanyaanya, bagaimana kalau korban adalah keluarga kita? 

Mendera cambuk pelaku kekerasan seksual 

Jika pertanyaan siapa yang bertanggungjawab atas perilaku kekerasan yang semakin mengular hari demi hari? Jawaban normatif-klise: tentu tanggung jawab kita semua. Tetapi pertanyaannya, bagaimana tanggungjawab itu diurai?

Tahun lalu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh mencatat ada 276 kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan berbagai jenis mulai dari pelecehan seksual, incest, sodomi, eksploitasi seksual hingga pemerkosaan. Pelaku umumnya adalah orang-orang terdekat korban.

Rentetan kasus ini sungguh memalukan citra Aceh sebagai provinsi yang menganut prinsip keras atas agama Islam, yang nyatanya kurang melindungi perempuan dan anak dari perilaku kekerasan. Kekerasan seksual, apapun jenisnya, adalah sebuah perbuatan merendahkan martabat dan penyangkalan terhadap kemanusiaan. Merusak manusia pada hal paling personal dan berhubungan dengan kehormatan diri adalah perilaku nista tak terpermanai.

Tanpa penanganan yang tepat, mereka tumbuh besar dengan terus menyimpan ingatan sebagai orang kotor dan orang yang harga diri mereka terenggut. Ini merusak masa depan mereka.

Penyelesaiannya tidak bisa dengan cara biasa. Kekerasan seksual terhadap anak juga bukanlah isu sampingan sehingga upaya perlindungan mereka juga tidak bisa dilakukan dengan sambilan. Saat sebuah kasus terjadi, banyak sisi yang harus menjadi pertimbangan, mulai dari hak korban atas pemulihan hingga hak atas keadilan.

Baca juga:


Lalu, bagaimana dengan pelecehan seksual yang pelakunya hanya dihukum cambuk dan kemudian selesai. Pelaku dapat bebas beraktivitas seperti biasa bahkan berpapasan dengan korban di gampong. Pelaku bisa bersikap anteng-anteng saja. Kira-kira apa yang dirasakan oleh korban  ketika melihat orang yang pernah menyakitinya bebas berkeliaran di sekitar?

Ada yang berkata hukuman cambuk yang diterima mestinya memberi rasa malu sehingga pelaku merasa jera. Namun hukuman cambuk dalam banyak fakta empiris sangat tidak membuat jera.

Tumpang-tindih penerapan hukum

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin merajalela. Korban tidak mendapatkan hak, dan pelaku yang tidak mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya, boleh jadi menjadi alasan korban dan keluarga korban enggan melapor.

Kekerasan seksual terhadap anak tidak tertangani dengan baik bukan karena ketiadaan payung hukum, sebaliknya, Aceh memiliki dualisme aturan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pertama, kita memiliki Qanun nomor 6 tahun 2014 sehingga penerapan UU Perlindungan Anak tidak efektif: sebagian kabupaten/kota menggunakan qanun, sementara sebagian lainnya menggunakan undang-undang.

Keduanya sama-sama produk hukum. Satu dari DPR RI, sedangkan satunya lagi DPRA. Keduanya baik, tapi qanun hanya berbicara sebatas pelecehan seksual dan pemerkosaan, sementara jenis kekerasan seksual lebih banyak dan beragam. Restitusi sebagai hak korban juga tidak ada dalam qanun. Sementara, UU Perlindungan Anak memiliki definisi yang lebih lengkap dan menawarkan solusi yang lebih komprehensif.

Tentu saja semangatnya bukan untuk hukum-menghukum, tapi lebih pada kepastian dan rasa keadilan apabila hal tersebut terjadi. Bila hukum tidak dapat memberikan jaminan, dan berdampak buruk terhadap rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, masyarakat juga (mungkin) akan lebih mudah berbuat kejahatan (seksual) terhadap anak, dan menganggap hukuman cambuk tidak cukup membuat jera.

Melampaui itu semua, saya bahkan tidak percaya bahwa hukuman dapat membuat orang berubah, sebab jika benar demikian, tidak ada pelaku yang residivis. Kasus perkosaan dan pembunuhan Bireum Bayen, Aceh Timur; kasus pelecehan seksual di Bener Meriah, dan kasus Diana di Banda Aceh, membuktikan itu kepada kita. Perubahan pola pikir dan mental melalui pendidikan dan pemulihanlah yang memungkinkan perubahan itu secara menyeluruh.

Harusnya, kekerasan terhadap perempuan menjadi prasasti: untuk diingat dan untuk mencegah peristiwa yang sama terulang kembali. []

*Penulis adalah Ketua Divisi Advokasi dan Kampanye KontraS Aceh.

Loading...